JAKARTA, Stabilitas — Presiden Joko Widodo meninjau Kawasan Industri Terpadu Batang dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah. Kawasan yang terletak di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang tersebut dikembangkan selain untuk menjadi salah satu tumpuan pengembangan industri di Indonesia, juga memberi kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat setempat.
“Kenapa kita buka kawasan industri di Batang ini? Satu saja jawabannya. Kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Cipta lapangan kerja, itu yang kita tuju,”ujar Presiden dalam sambutannya sebelum peninjauan.
Pengembangan kawasan di wilayah tersebut salah satunya juga dimaksudkan untuk menyiapkan lokasi bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang belakangan banyak melakukan relokasi dari Tiongkok ke sejumlah negara lainnya.
Setidaknya, kurang lebih 4.000 hektare lahan disiapkan pemerintah untuk pengembangan kawasan industri terpadu ini. Pada fase pertama, 450 hektare dari jumlah tersebut disiapkan untuk membangun tiga zona, yakni manufaktur dan logistik, inovasi dan ekonomi kreatif, serta industri ringan dan menengah.
“Kita akan siapkan kurang lebih 4.000 hektare di sini dan untuk tahapan pertama akan disiapkan kurang lebih 450 hektare terlebih dahulu,”kata Presiden.
Sebagai salah satu nilai tambah dan daya saing, pemerintah mengonsepkan kawasan industri ini untuk memudahkan investor masuk ke Indonesia. Nantinya, urusan perizinan akan dipegang langsung oleh pemerintah dan para investor hanya perlu menyewa tanah dalam jangka panjang di kawasan khusus industri yang telah disiapkan tersebut.
“Sudah saya perintahkan kepada menteri dan Kepala BKPM untuk industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok ke Indonesia baik itu dari Jepang, Korea, Taiwan, Amerika, atau dari negara manapun berikan pelayanan yang sebaik-baiknya,” ucapnya.
Saat ini, Indonesia memang harus meningkatkan daya saingnya untuk dapat mendatangkan investasi yang pada akhirnya akan membuka lapangan kerja. Presiden mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan negara-negara lainnya yang juga sibuk berbenah untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi investasi yang masuk ke negara mereka.
Tahun 2019 lalu, dari sekian banyak perusahaan multinasional yang merelokasi bisnis mereka dari Tiongkok, tak satupun dari perusahaan-perusahaan itu yang memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia. Tentu saja hal itu tak ingin terjadi kembali pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.
“Kalau mereka mengurus izin di sana satu bulan, ya kita bisa seminggu. Kalau mereka ngurus di tempat lain seminggu, ya kita harus bisa sehari dua hari. Harus memiliki sebuah competitiveness yang baik,” tuturnya.
“Jangan sampai peristiwa tahun lalu terjadi lagi. Ada relokasi dari Tiongkok 33 perusahaan, kita satupun enggak dapat,” imbuhnya.
Untuk diketahui, saat ini terdapat tujuh perusahaan yang sudah memastikan merelokasi usaha mereka ke Indonesia. Diperkirakan relokasi tersebut akan mendatangkan nilai investasi sebesar 850 juta dolar AS dan mampu menyerap kurang lebih 30.000 tenaga kerja lokal. Bidang usaha perusahaan yang akan relokasi tersebut meliputi industri elektronika, audio dan video, lampu dengan tenaga surya, hingga suku cadang kendaraan bermotor yang semuanya berorientasi ekspor.
Selain itu, terdapat 17 perusahaan lain yang menyatakan komitmen untuk melakukan relokasi atau diversifikasi usaha mereka ke Indonesia.
“Ini juga saya sampaikan ke para menteri dan Kepala BKPM untuk terus dilayani dan dikejar. Disampaikan fasilitas-fasilitas apa yang ingin kita berikan baik itu urusan lahan, izin, listrik, gas, dan yang lain-lain,” kata Presiden.
Hadir dalam acara tersebut di antaranya ialah tokoh masyarakat yang juga anggota Wantimpres Habib Luthfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Batang Wihaji.
