• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Laporan Utama

Relaksasi, Deregulasi dan Properti

by Sandy Romualdus
6 Oktober 2016 - 00:00
29
VIEWS
0
SHARES
29
VIEWS

Ibarat tubuh, ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi kaku dan lamban bergerak. Untuk itu dibutuhkan pijatan-pijatan di bagian tubuh yang penting agar tubuh itu bisa kembali bergerak normal. Ekonomi dinilai memang sedang butuh relaksasi. Bank Indonesia, oleh karena itu, memilih untuk memijat urat nadi perekonomian supaya aliran kredit kembali lancar.

Tujuannya sederhana, agar ekonomi bisa kembali berjalan normal dan target pertumbuhan terselamatkan. Tahun ini pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 5,2 persen sedangkan Bank Indonesia memprediksi angkanya hanya akan meningkat di sekitar 5,0 persen. Namun tantangan berat yang sedang ada di depan mata, membuat keduanya khawatir pertumbuhan tidak akan sampai di level yang mereka inginkan.

Masih beratnya kondisi global membuat ekonomi domestik terkena imbasnya. Melemahnya harga komoditas serta lesunya permintaan ekspor turut memengaruhi kinerja industri dalam negeri. Negara-negara utama tujuan ekspor seperti China dan Amerika masih belum terlihat sembuh dari pemulihan ekonomi.

BERITA TERKAIT

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Maka tidak mengherankan apabila kemudian Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2016 ini dari 2,9 persen menjadi 2,4 persen. Begitupun IMF yang telah merevisi proyeksi perumbuhan ekonomi dunia dari 3,4 persen menjadi 3,2 persen. Peristiwa lain yang turut menambah risiko dan ketidakstabilan ekonomi global yakni keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) pasca referendum Juni lalu.

Pemerintah menjadi pihak yang paling khawatir sehingga terus-terusan mengeluarkan paket kebijakan yang menderegulasi aturan-aturan lama dengan harapan pelaku ekonomi bisa lebih leluasa menjalankan bisnis. Yang paling akhir, pada 24 Agustus lalu, pemerintah merilis paket kebijakan yangke-13 dalam dua tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya banyak memangkas masalah perizinan yang selama ini membelit para pelaku sektor properti. Tak pelak harapan para pengembang properti pun membuncah dan meningkatkan usahanya membangun perumahan terutama rumah bagi kalangan berpendapatan minim.

Properti memang menjadi andalan untuk menggerakkan mesin pertumbuhan. Beberapa hari setelah pemerintah menerbitkan deregulasi sektor properti, Bank Indonesia juga melansir aturan yang melonggarkan penyaluran kredit di sektor tersebut. Melalui kebijakan ini bank dapat mengucurkan kredit perumahan rakyat (KPR) kepada masing-masing debitur hingga 85 persen dari harga jual rumah yang dibiayai. Ketentuan ini meningkat 5 persen dibandingkan dengan aturan yang terkait loan to value (LTV) sebelumnya, yang menetapkan kucuran kredit atau pembiayaan maksimal hanya 80 persen. Dengan demikian uang muka yang harus disetor debitur menjadi lebih ringan yaitu semula 20 persen, kini hanya 15 persen.

Untuk pembelian rumah tapak (landed house) dengan luas di atas 70 m2 melalui bank, nasabah hanya dikenakan uang muka sebesar 15 persen dari harga rumah. Jika nasabah ingin membeli rumah kedua maka uang muka yang harus disediakan sejumlah 20 persen dari harga rumah. Untuk rumah ketiga dan seterusnya uang muka ditetapkan sebesar 25 persen. (lihat tabel).

Menurut pengamat bisnis perbankan sekaligus pakar manajemen risiko, Gayatri Rawit Angreni, dengan kebijakan pelonggaran ini, disertai dengan penurunan suku bunga, perbankan akan mampu meningkatkan pertumbuhan KPR sebesar 3,7 persen. Selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan nasabah dalam mencicil kreditnya dan membayar lunas total pinjamannya. “Kebijakan pelonggaran ini diharapkan mampu mendorong laju penyaluran kredit perbankan yang melambat akibat dampak resesi yang panjang tahun lalu,” kata dia.

Hingga triwulan kedua angka pertumbuhan kredit baru mencapai 8 persen, masih jauh dari target 10-12 persen hingga akhir tahun ini. Menurut Pusat Data dan Analisis Stabilitas perlambatan ekonomi sudah mulai sejak kuartal pertama 2012. Pada kuartal tersebut (yoy) , ekonomi tumbuh 6,11 persen. Angka tersebut melambat menjadi 4,92 persen pada kuartal 1 2016 (yoy). Sedangkan pertumbuhan kredit melambat dari 24,89 persen di kuartal 1 2012 menjadi 8,44 persen di kuartal 1 2016 (yoy).

Pengembang dan Bank

Dukungan aturan dari dua otoritas  itu jelas menjadi pelumas bagi sektor properti untuk mempercepat lajunya dan sekaligus bank untuk meningkatkan kredit pemilikan rumah (KPR). Pihak pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia jelas senang bukan kepalang.

Wakil Ketua Umum Bidang Perizinan DPP REI Oka Murod mengatakan bahwa dengan deregulasi tersebut biaya untuk membangun properti bisa ditekan hingga 70 persen sehingga sehingga dapat mempercepat dan menggairahkan pembangunan. “Pemangkasan biaya ini, pengembang yang tadinya kurang bergairah kini mau membangun,” ujar dia.

Pun demikian dengan bank, apalagi bank yang memang menggantungkan bisnis pembiayaannya pada sektor perumahan seperti Bank BTN. Maka tak aneh jika manajemen bank langsung mematok target tinggi penyaluran kreditnya. BTN optimistis implementasi paket kebijakan ekonomi ke-13 yang dikeluarkan pemerintah akan mempercepat realisasi KPR hingga 60 persen. Bahkan, perseroan yakin jika peraturan pemerintahnya sudah keluar target realisasi KPR sebanyak 570.000 unit tahun ini bisa terlampaui.

“Kami sangat mendukung paket kebijakan ekonomi ke-13 ini yang bisa mempercepat pembangunan program sejuta rumah. Jika ini bisa diimplementasikan secepatnya juga akan mengurangi backlog yang saat ini mencapai 13 juta unit,” ujar Direktur Utama BTN Maryono.

Hingga Agustus 2016, realisasi KPR sudah mencapai 400.000 unit, dengan nilai yang sudah cair sebesar Rp 32 triliun. Target akhir tahun sebanyak 570.000 unit dengan implementasi kebijakan ini, kata Maryono, akan sangat mudah terlampaui, mengingat selama ini permasalahan dalam pembangunan rumah adalah penyediaan lahan dan perizinan.

Maryono mengungkapkan, paket kebijakan ekonomi ke-13 yang akan memangkas masalah perizinan membuat sektor properti kembali bergairah. Apalagi, diharapkan pemangkasan perizinan tersebut bisa membuat harga rumah lebih murah.

Hal ini, lanjutnya, akan membuat permintaan rumah semakin meningkat, sehingga pengembang akan lebih banyak lagi membangun perumahan. “Kuartal dua tahun ini, rumah nonsubsidi sudah mulai menggeliat. Ditambah paket kebijakan 13 ini akan lebih mendorong lagi permintaan rumah makin besar,” tegasnya.

Potensi Risiko

Meski begitu, bukan berarti tidak ada potensi risiko yang bakal muncul. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah bersiaga mengenai kemungkinan meningkatnya risiko kredit bermasalah (non performing loan) pasca relaksasi ini. dalam sebuah rilis yang dikirimkan ke media pertengahan September, OJK mengatakan industri perbankan akan mengalami peningkatan NPL mulai semester kedua, apalagi dalam situasi ekonomi seperti sekarang ini.

“OJK akan terus memantau perkembangan profl risiko lembaga jasa keuangan serta menyiapkan berbagai langkah yang diperlukan untuk memitigasi kemungkinan peningkatan risiko di sektor jasa keuangan, khususnya risiko kredit,” kata Slamet Edy Purnomo, Plt. Deputi Komisioner Manajemen
Strategis OJK.

Berdasarkan catatan OJK risiko kredit perbankan menunjukkan peningkatan meski dianggap masih pada tingkat yang terkelola baik. Rasio NPL tercatat sebesar 3,18 persen meningkat dibanding posisi Juni sebesar 3,05 persen. OJK mencatat pertumbuhan kredit perbankan per Juli 2016 tercatat sebesar 7,74 persen yoy atau turun dari pertumbuhan kredit pada Juni 2016 di level 8,89 persen (yoy).

Sementara itu peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai paket kebijakan ekonomi yang telah lebih dari selusin digulirkan pemerintah belum terlalu efektif.

Investasi yang diharapkan tumbuh pesat lewat paket kebijakan hingga kini belum terlihat. ”Investasi hingga kuartal II-2016 hanya tumbuh 5 persen, padahal kuartal I-2016 sempat 5,57 persen,” ujarnya. Hal itu lanjut dia disebabkan pelaksanaan paket kebijakan hanya terjadi di tingkat pusat, tidak di daerah. Jadi ibarat tubuh yang pegal dan kaku, yang dipijat hanya di bagian kepala saja.

 
 
 
 
 
Previous Post

Mendongkrak Ekonomi dengan Relaksasi

Next Post

Sektor Konsumsi Adalah Kunci

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Sejarah Uang

Daya Beli Tertekan Inflasi Pangan, Saldo Rekening di Bawah Rp100 Juta Turun ke Rp1,66 Juta

by Stella Gracia
21 Oktober 2026 - 14:20

INDEF menyoroti fenomena makan tabungan akibat inflasi pangan di atas 5 persen yang membuat rata-rata saldo tabungan di bawah Rp100...

Bank BSN Perkuat Ekosistem UMKM Halal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif

Bank BSN Perkuat Ekosistem UMKM Halal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif

by Sandy Romualdus
21 Juli 2026 - 07:47

Bank BSN mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan kewirausahaan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan Stabilitas.id - Direktur Network...

Berantas Judi Online, OJK Perintahkan Bank Blokir 33.000 Rekening Penampung

Suku Bunga Tinggi dan Rupiah Loyo, OJK Evaluasi Revisi Rencana Bisnis 105 Bank

by Sandy Romualdus
10 Juli 2026 - 12:52

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengevaluasi revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2026 yang diajukan oleh sekitar 105 bank akibat penyesuaian...

Respons Aturan KUR 5% Presiden Prabowo, OJK Minta Himbara Pertebal Pencadangan

by Sandy Romualdus
21 Mei 2026 - 14:50

Stabilitas.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta perbankan pelat merah (Himbara) untuk...

Virsem LPPI #107: Bukan Sekadar Religi, Hijrah Finansial Jadi Tren Baru Ekonomi Berkelanjutan

Virsem LPPI #107: Bukan Sekadar Religi, Hijrah Finansial Jadi Tren Baru Ekonomi Berkelanjutan

by Sandy Romualdus
13 April 2026 - 14:54

Stabilitas.id — Industri perbankan syariah nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif meski masih menghadapi tantangan penetrasi pasar yang belum optimal....

Menaker Terbitkan SE WFH 1 Hari Sepekan, Dorong Ketahanan Energi Nasional

Menaker Terbitkan SE WFH 1 Hari Sepekan, Dorong Ketahanan Energi Nasional

by Stella Gracia
1 April 2026 - 21:53

Stabilitas.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi mengimbau perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah...

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
A Leader is Not Everything

Walk the Talk

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance