Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN) menunjuk empat direksi baru. RUPST mengangkat Hulmansyah, Sri Purwanto, Rico Budidarmo, dan Imam Nugroho Soeko untuk melengkapi jajaran Direksi BTN bersama Irman Zahiruddin, Maryono dan Mansyur Nasution.
Direktur Utama BTN, Maryono mengatakan, dengan penambahan direksi, jajaran direktur menjadi lebih lengkap. "Dengan board of directors baru, kita bisa bekerja lebih baik dan lebih cepat dalam pertumbuhan BTN," ujar dia dalam paparan publik di Jakarta, Selasa (25/2).
Selanjutnya, keempat direksi baru tersebut akan menjalani fit and proper test yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hulmansyah dan Sri Purwanto sebelumnya adalah kader internal BTN, sementara Rico Budidarmo sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Treasury di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan Imam Nugroho Soeko bertugas di Group Head International Banking PT Bank Mandiri Tbk.
BERITA TERKAIT
Maryono mengaku, perseroan belum memutuskan tugas dari para direksi baru tersebut. "Kami belum memutuskan akan ditempatkan dimana. Dalam sehari atau dua hari kemudian kami baru akan memutuskan ditempatkan dimana. Karena kan kami baru putuskan hari ini," jelas Maryono.
Dengan adanya direksi tersebut, BTN masih fokus pada strategi sebelumnya, yakni pada KPR. Maryono meyakini strategi yang direncana akan berjalan lebih cepat. "Dengan proses pemilihan yang panjang dan penuh kehati-hatian, jajaran direksi baru diharapkan jadi dream team," ujarnya.
Strategi lainnya, kata Maryono, perseroan akan menerbitkan surat utang senilai Rp6 triliun. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sumber pendanaan yang kemudian disalurkan pada kredit perumahan. "Kami mematangkan penerbitan obligasi dan sekuritisasi," sebut dia.
Ia memperinci, perseroan akan menerbitkan sekuritisasi senilai Rp4 triliun. Penerbitannya akan dilakukan dalam 2 tahap yakni pada semester I tahun ini senilai Rp3 triliun, dan akhir tahun ini Rp1 triliun.
Lalu, perseroan menerbitkan obligasi berkelanjutan senilai Rp2 triliun. "Kami masih menunggu perizinan dari OJK buat penerbitan produk surat utang ini," pungkas dia.

















