JAKARTA, Stabilitas — Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menilai, Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang memiliki kinerja terbaik pada tahun 2015. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pengelolaan manajemen ekonomi yang baik serta timing reformasi yang tepat pada waktunya, khususnya untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Hasil asesmen IMF terhadap Indonesia yang dimuat dalam laporan hasil asesmen Article IV Consultation, dan dimuat di laman IMF Selasa (15/3) menunjukkan, adanya penguatan signifikan dalam kerangka kebijakan Indonesia selama beberapa tahun terakhir dan telah meningkatkan ketahanan makro ekonomi, sehingga berhasil memperkuat stabilitas makro ekonomi dan mendukung pertumbuhan.
Hal tersebut membua Indonesia berhasil meminimalkan dampak gejolak eksternal yang sulit pada tahun 2015, yang antara lain ditandai dengan jatuhnya harga komoditas, pergeseran kondisi keuangan global, dan pertumbuhan yang melamban di negara mitra dagang.
“Selama beberapa tahun terakhir, manajemen moneter yang baik dan sikap fiskal yang bijaksana telah memperkuat stabilitas makro ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Kepala Misi IMF untuk Indonesia Luis E. Breuer sebagaimana dikutip dari laman IMF pada Rabu (16/3).
Menurut Breuer, kinerja ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2015 telah menunjukkan hasil yang baik, yang antara lain ditandai dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, inflasi yang tepat sasaran serta defisit neraca transaksi berjalan yang menurun.
“Kinerja makroekonomi Indonesia baik di tahun 2015. Meskipun lingkungan eksternal lebih lemah, namun pertumbuhan ekonominya tetap merupakan salah satu yang tertinggi di antara negera berkembang, yaitu 4,8 persen di tahun 2015. Inflasi jatuh ke dalam kisaran target bank sentral (3-5 persen), dan defisit neraca sekarang ini menyempit,” urai Breuer.
Namun demikian, untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan yang kuat, IMF mengingatkan pemerintah perlu mendorong dan memperluas reformasi yang sedang berlangsung. Hal ini penting untuk meningkatkan investasi infrastruktur, memperkuat lingkungan bisnis dan membuka perdagangan.
Sebagai informasi, Article IV Consultation merupakan bagian dari aktivitas monitoring (surveillance) IMF yang dilakukan setiap tahun sekali terhadap setiap negara anggota. Asesmen dilakukan terhadap kebijakan moneter, fiskal, nilai tukar, risiko kerentanan yang muncul dari volatilitas aliran modal, serta isu kelembagaan dan struktural di Indonesia. Article IV consultation tahun 2015 dilaksanakan pada 3-17 Desember 2015, dipimpin oleh Luis E. Breuer.
Proyeksi Bank Dunia
Sementara itu Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 berkisar sebesar 5,1 persen dan 5,3% untuk tahun 2017. Angka ini terkoreksi 0,2 persen lebih rendah dibanding proyeksi pada Bulan Desember 2015. Namun, ini berarti Bank Dunia melihat ada peluang untuk perbaikan ke atas jika dibanding pertumbuhan Indonesia tahun lalu yang sebesar 4,79 persen.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves mengatakan, angka pertumbuhan Indonesia masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kebanyakan negara pengeskpor komoditas lainnya. “Tapi pertumbuhan di bawah 6 persen tidak cukup untuk menampung 3 juta anak muda Indonesia yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya,” tegas Rodrigo seperti dilansir melalui siaran pers Indonesia Economic Quarterly pada Selasa (15/03).
Menurut Rodrigo, pulihnya ekonomi Indonesia akan bergantung pada kebijakan untuk memperbaiki iklim usaha, menarik investasi swasta yang lebih banyak, serta diversifikasi ekonomi. “Perbaikan yang lebih tangguh butuh investasi swasta yang kuat dan reformasi kebijakan yang komprehensif dan keberlanjutan guna memperbaiki iklim usaha,” tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop mengatakan bahwa Indonesia masih punya banyak industri yang dapat dikembangkan, seperti manufaktur. Dengan dukungan pemerintah, industri manufaktur dapat mendukung peningkatan laju pertumbuhan.
“Tapi sektor-sektor ini menghadapi banyak tantangan regulasi. Pemerintah tengah menjalankan berbagai reformasi dalam enam bulan terakhir ini. Namun beberapa langkah tambahan mungkin dapat meyakinkan para investor dan memperkuat upaya investasi,” jelas Ndiame.
