JAKARTA, Stabilitas— Didik J. Rachbini Pendiri dan Ekonom INDEF mengkritik rencana tes masal Covid-19 terhadap 575 anggota DPR beserta keluarganya. Didik menilai, anggota DPR RI, yang tidak mempertimbangkan kepatutan, etika dan moral mendahulukan kepentingan dirinya daripada kepentingan rakyat.
“Dalam keadaan rakyat panik dan kesusahan, yang luar biasa, pimpinan dan angota DPR dan keluarganya mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan sangat tidak pantas,”tulis Didik dalam keterangan tertulisnya kepada media, Senin (23/3/2020)
Didik menambahkan, pimpinan, anggota DPR dan keluarganya mendapatkan keistimewaan tes corona. Keistimewaan tersebut dipertontonkan sedemikian rupa di depan publik tanpa melihat keadaan dengan mata hati yang jernih.
“Apa gerangan yang terjadi pada pimpinan dan anggota dewan sehingga tega melukai perasaan rakyat, yang sedang mengalami kesusahan berat pada saat ini. Sebenarnya fasilitas itu tidak seberapa, tidak mahal, tetapi pelajaran moralnya sangat mahal, bersamaan dengan komunikasi yang buruk ke publik,”lanjutnya.
Ia menilai,semestinya diam dan tidak memberikan tontonan yang menyakiti hati rakyat, jika tidak bisa berbuat untuk rakyat. Komunikasi DPR ke publik bukan hanya harus diperbaiki, tetapi humas yang ada sekarang harus dibekukan sama sekali dan diganti profesional.
“Materi komunikasi itu buruk untuk DPR dan jika terpublikasi akan melukai rakyat. Kenaifan ini sudah terjadi berkali-kali dan bertahun-tahun sehingga Humas DPR perlu dibubarkan diganti profesional yang dibayar, bukan pegawai yang tidak bermutu,”kata Didik.
“Pimpinan Humas DPR harus dibekukan pada saat ini karena tidak memadai untuk berkomunikasi dengan publik dan pola komunikasi saat ini membuat wibawa lembaga ini jatuh dengan dampak ketidakpercayaan publik yang meluas. Jika diteruskan, maka penyelesaian masalah corona terhambat oleh komunikasi DPR yang buruk,”lanjutnya.
Didik menyebut, wakil rakyat harus mendahulukan rakyat. Ia juga meminta program tersebut harus dibatalkan karena telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara.
“Para anggota yang masih memiliki hati sebaiknya tidak ikut program tersebut. Inisiatif individu keluarga saja tidak perlu mempertontonkan fasilitas istimewa untuk wakil rakyat ketika duka rakyat begitu mendalam,”ujarnya.
Didik juga menilai DPR yang merusak usaha bersama mengatasi krisis dan bencana. Ini adalah wakil rakyat sendiri.
“Mereka adalah hambatan dan ancaman serius bagi keberhasilan menyelesaikan krisis corona pada saat ini dengan menciptakan ketidakpercayaann yang fatal. Krisis yang ekstrim pun seperti kemerdekaan bisa dicapai ketika saling percaya menjadi tautan bersama. Kepercayaan inilah yang dihancurkan oleh DPR dan kelemahan Humas dan sekjen,”urainya.
“Untuk membalas luka hati rakyat, DPR seharusnya bekerja keras mengalikasikan anggaran untuk rakyat. Ketika terjadi penurunan ketahanan ekonomi golongan bawah BLT harus diturunkan dengan kewenangan anggaran DPR bersama pemerintah. Ribuan item dapat dengan mudah dialihkan di dalam anggaran jika kepentingan pribadi dan kelompok dihilangkan karena DPR mempunyai kewenangan yang kuat. Tetapi tidak terdengar suara pimpinan DPR, inisiatif itu nihil selama ini, bahkan membuat blunder tontonan keistimewaan fasilitas, yang menyakiti hati rakyat,”tegas Didik.
Sebelumnya, Indra Iskandar yang menjabat sebagai Sekjen DPR RI menyebut 575 orang anggota DPR RI beserta seluruh anggota keluarga akan menjalani pemeriksaan virus corona (Covid-19) pekan ini. Pemeriksaan dilakukan dengan metode rapid test.
