Menkeu Purbaya dan pimpinan Komisi XI DPR RI tinjau pengungsi gempa NTT. Pemerintah & DPR jamin anggaran pemulihan pascabencana berlanjut.
Stabilitas.id – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menegaskan komitmennya bahwa dukungan penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak akan berhenti pada fase tanggap darurat saja, melainkan terus berlanjut hingga fase pemulihan (recovery) dan rekonstruksi pascabencana.
Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat melakukan kunjungan kerja dan peninjauan lapangan di sejumlah titik terdampak gempa di NTT bersama pimpinan Komisi XI DPR RI pada Rabu (19/8/2026).
Dalam rombongan tersebut, hadir Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun serta Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal. Rombongan meninjau langsung pemukiman warga dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan, sekaligus berdialog dengan jajaran pemerintah daerah (pemda) dan pengungsi terkait pemetaan kebutuhan jangka panjang.
Jamin Dukungan Berkelanjutan Setelah Penanganan Darurat
Menkeu Purbaya menyatakan bahwa kehadiran jajaran eksekutif dan legislatif di lokasi bencana bertujuan untuk memastikan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat dapat diserap secara presisi.
“Kami ingin melihat langsung kondisi masyarakat dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan utama mereka. Penanganan korban gempa tidak hanya membutuhkan bantuan pasokan logistik segera, tetapi juga dukungan keberlanjutan untuk pemulihan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat setelah bencana,” tegas Menkeu Purbaya dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).
Sinergi antara Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI sangat krusial mengingat Komisi XI merupakan mitra kerja Kemenkeu yang mengawasi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk penggunaan Dana Siap Pakai (on-call) bencana dan dana transfer ke daerah (TKD).
DPR Minta Koordinasi Cepat dan Pemetaan Tepat Sasaran
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menekankan bahwa kunjungan bersama ini penting untuk memastikan seluruh skema bantuan tepat sasaran dan teridentifikasi dengan baik dari hulu ke hilir.
“Kami ingin memastikan kebutuhan masyarakat terdampak benar-benar teridentifikasi. Apa yang mereka butuhkan, baik untuk konsumsi harian di pengungsian maupun tahap pemulihan tempat tinggal, harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan DPR,” jelas Misbakhun.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyoroti pentingnya keandalan koordinasi antara pemerintah pusat, pemda, BNPB, dan lembaga terkait. Menurutnya, perbaikan fasilitas umum yang rusak—seperti sekolah, puskesmas, dan akses jalan—harus segera didata untuk masuk dalam skema pembiayaan pemulihan.
“Kita harus memastikan masyarakat tidak berjalan sendiri menghadapi dampak bencana ini. Kebutuhan rehabilitasi harus segera dipetakan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi anggaran yang cepat,” ujar Hekal.
Hasil dialog dan kunjungan lapangan ini akan menjadi basis evaluasi bagi Kemenkeu dan Komisi XI DPR RI dalam menentukan alokasi dukungan anggaran lanjutan, baik melalui fleksibilitas APBN maupun skema hibah rehabilitasi daerah terdampak. ***
