Menkeu Purbaya tinjau pengungsian gempa M 7,7 di NTT. Kemenkeu Peduli salurkan bantuan Rp 565,2 juta & siapkan anggaran susulan BNPB via APBN.
Stabilitas.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau langsung kondisi masyarakat serta fasilitas umum yang terdampak musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (19/8/2026). Dalam kunjungan lapangan tersebut, Menkeu memastikan kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjamin kecukupan alokasi anggaran penanganan bencana.
Pemerintah secara bertahap telah menggelar kebijakan penanganan darurat pasca-gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang menggoncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8/2026) lalu. Pemulihan diprioritaskan pada keselamatan warga, pemenuhan logistik dasar, serta percepatan rekonstruksi di daerah terdampak.
Menkeu Purbaya melihat langsung kondisi di tenda-tenda pengungsian guna memastikan penyaluran logistik awal berjalan lancar. Sebagai bentuk solidaritas, aksi tanggap Kemenkeu Peduli—yang dihimpun dari insan pegawai Kementerian Keuangan—menyalurkan bantuan tanggap darurat tahap awal dengan total nilai mencapai Rp 565,2 juta.
Logistik bantuan darurat yang dikirimkan mencakup berbagai bahan pokok dan perlengkapan harian, seperti:
- Bahan Pangan Pokok: 4.600 kg beras, 2.740 kg gula pasir, 210 liter minyak goreng, 300 papan telur, 150 dus mi instan, 200 dus makanan ringan, serta 540 dus air mineral.
- Nutrisi & Perlengkapan Bayi/Lansia: 225 dus susu, sereal, kopi/teh, bumbu dapur, serta kecap/saus.
- Perlengkapan Pengungsian & Sanitasi: 380 lembar selimut, 81 lembar terpal, 200 stel pakaian, sabun, popok bayi, pembalut wanita, pasta gigi, serta losion/pelembab kulit.
“Bantuan ini baru tahap awal dari Kemenkeu Peduli, dari swadaya orang-orang di Kementerian Keuangan. Kita melihat langsung seperti apa kebutuhan riil di pengungsian. Nanti kalau untuk dukungan anggaran resmi negara, alokasinya jauh lebih besar,” ujar Menkeu Purbaya di lokasi pengungsian, Rabu (19/8/2026).
Jamin Ketersediaan Dana Bencana BNPB via APBN
Menkeu menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan fleksibel dan siap memasok kebutuhan dana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar operasional penanganan gempa di lapangan tidak terkendala masalah likuiditas.
Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana siap pakai (on-call) penanganan bencana sebesar kurang lebih Rp 5 triliun dalam APBN. Meski sebagian alokasi tersebut telah terserap untuk penanganan bencana di berbagai wilayah sepanjang semester I-2026, Kemenkeu menjamin siap menambah (top-up) anggaran jika kebutuhan penanganan di NTT terus meningkat.
“Yang jelas, dari Kementerian Keuangan kami menyiapkan dana yang cukup sehingga kinerja BNPB tidak terganggu. Kalau nanti membutuhkan tambahan, pasti kita tambah. Untuk penanganan bencana, anggarannya selalu kita utamakan dan prioritaskan,” tegas Purbaya.
Dengan jaminan ketersediaan anggaran APBN ini, pemerintah berharap proses tanggap darurat, penanganan medis pengungsi, hingga rehabilitasi pemukiman warga serta fasilitas umum di NTT dapat berlangsung lebih cepat dan terukur. ***
