JAKARTA, Stabilitas—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menandatangani nota kesepahaman tentang koordinasi antara kedua belah pihak khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, di Jakarta, Jumat (27/1).
Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, edukasi dan sosialisasi, pertukaran informasi serta bantuan teknis yang mendukung tugas dan fungsi kedua lembaga.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad dalam sambutannya mengatakan bahwa nota kesepahaman ini ditujukan untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka memperlancar tugas, fungsi, dan wewenang kedua belah pihak, terutama yang berkaitan dengan upaya menciptakan pelayanan public yang baik dan perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat.
“Fungsi dan tugas Ombudsman RI dan OJK perlu lebih disinergikan untuk menjamin bahwa masyarakat atau konsumen keuangan mendapatkan pelayanan yang baik oleh OJK sebagai regulator industry keuangan,”kata Muliaman.
OJK sebagai otoritas yang menyelenggarakan pelayanan public terus melakukan berbagai kebijakan untuk menjadi otoritas yang melayani, bersih, dan kredibel, serta menjawab harapan masyarakat luas.
Dalam meningkatkan peran perlindungan konsumen keuangan, OJK telah melakukan berbagai inisiatif strategis, diantaranya edukasi keuangan yang massif dan berkesinambungan ke berbagai lapisan masyarakat di seluruh daerah di Tanah Air.
Selain itu menyediakan layanan konsumen OJK terintegrasi atau Financial Customer Care (FCC OJK) yang menyediakan saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang produk dan layanan keuangan dan sekaligus menyampaikan pengaduan masyarakat yang traceable dan trackable.














