JAKARTA, Stabilitas.id — Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa hingga 31 Agustus 2025, realisasi transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp571,5 triliun, atau 66,1% dari outlook APBN 2025 sebesar Rp864,1 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni Rp562,1 triliun.
Namun, peningkatan TKD tidak diikuti oleh peningkatan belanja daerah. Dalam paparan Kemenkeu, belanja daerah justru terkontraksi 14,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Suahasil menyebut bahwa perlambatan ini disebabkan oleh dua faktor utama.
Pertama, Pergantian Kepemimpinan Daerah. Tahun 2025 menjadi masa transisi bagi banyak kepala daerah, mulai dari gubernur hingga wali kota. Proses adaptasi dan konsolidasi menyebabkan penundaan dalam eksekusi anggaran.
Kedua, Kebijakan Pencadangan Anggaran. Pemerintah pusat menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi dan pencadangan belanja, sehingga beberapa daerah menahan pengeluaran.
Rincian Penurunan Belanja Daerah
| Jenis Belanja | Agustus 2024 | Agustus 2025 | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| Belanja Pegawai | Rp285,2 T | Rp281,0 T | -1,5% |
| Barang & Jasa | Rp190,2 T | Rp170,1 T | -10,6% |
| Belanja Modal | Rp66,5 T | Rp44,9 T | -32,6% |
| Belanja Lainnya | Rp185,3 T | Rp128,4 T | -30,7% |
Akibat perlambatan ini, dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan meningkat signifikan. Per akhir Agustus 2025, tercatat Rp233,11 triliun dana pemda tersimpan di bank, naik dari Rp192,57 triliun pada Agustus 2024.
“Kami berharap pemerintah daerah akan belanja lebih cepat dalam sisa waktu tiga bulan ke depan,” ujar Suahasil. ***
