Stabilitas.id — Perlindungan konsumen di sektor keuangan digital terus menjadi prioritas otoritas moneter. Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa kolaborasi lintas negara menjadi salah satu elemen penting untuk menjawab tantangan keamanan data dan risiko penipuan yang semakin kompleks di era transformasi digital.
Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam pembukaan seminar internasional bertema Navigating the Digital Frontier: Rethinking Consumer Protection, Scams, and Behavior in the Era of Digital Finance di Bali, 20–21 November 2025.
Filianingsih menjelaskan bahwa BI menyiapkan tiga pilar strategis untuk memperkuat perlindungan konsumen, yakni kepastian hak, penegakan aturan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Kepercayaan publik adalah hal utama di era digital yang serba cepat. Dengan kepercayaan publik, inovasi akan menjadi katalis bagi inklusi, pemberdayaan, dan ekonomi berkelanjutan,” ujar Filianingsih.
Pilar kepastian hak diwujudkan melalui regulasi dan transparansi data, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga pengawasan perilaku pasar. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan literasi keuangan digital agar konsumen memahami hak dan risikonya.
Ancaman Scam Lintas Negara Meningkat
Seminar tersebut turut dihadiri jajaran pakar internasional, termasuk Kepala OECD Jakarta Massimo Geloso Grosso dan Senior Financial Sector Specialist World Bank Sergio Mesquita. Keduanya menyoroti tantangan global dalam penanggulangan kejahatan digital lintas negara.
Massimo menegaskan pentingnya literasi digital sebagai langkah paling dasar mencegah kerentanan konsumen.
“Sebagian besar modus penipuan menyasar pengguna dengan keterampilan digital yang belum memadai. Ini harus menjadi prioritas bersama,” kata Massimo.
Sementara itu, Sergio menilai banyak negara mulai mengadopsi pendekatan preventif melalui pembentukan National Anti-Scam Center.
“Pendekatan reaktif sudah tidak memadai. Kita harus mengadopsi strategi pencegahan sejak awal sebagai standar baru perlindungan konsumen,” tegas Sergio.
Sinergi Internasional Semakin Solid
Keterlibatan lembaga internasional seperti World Bank, OECD, ADB, UNODC, CGAP, Interpol, serta bank sentral dari India, Malaysia, dan Brasil menegaskan bahwa kerja sama lintas negara dan sektor menjadi syarat mutlak membangun ekosistem digital yang tangguh.
Ekonom digital dari Institute for Digital Finance Rizal Lutfhi menilai dukungan global ini penting untuk memperkuat kebijakan domestik dan armada pengawasan.
“Tantangan siber dan penipuan keuangan tidak bisa ditangani satu negara saja. Sinergi global membantu pemetaan modus, berbagi data, hingga penegakan hukum lintas yurisdiksi,” kata Rizal.
Filianingsih menekankan bahwa kerja sama tersebut bukan hanya menyangkut aspek regulasi, tetapi juga fondasi utama pembangunan ekosistem digital.
“Kepercayaan publik adalah fondasi ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk itu, penguatan kolaborasi global akan terus diperluas,” ujarnya.***
