Gubernur BI Destry Damayanti menegaskan sinergi Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa pada FEKDI x IFSE 2026 guna mengakselerasi BSPI 2030.
Stabilitas.id — Bank Indonesia (BI) bersama jajaran kementerian dan lembaga otoritas keuangan resmi mengonsolidasikan arah transformasi digital nasional berlandaskan doktrin “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa” pada pembukaan High Level Talk perhelatan FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9).
Kerangka sinergi kebijakan yang dibuka langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti ini diposisikan sebagai mesin penggerak percepatan implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 guna mencetak sistem transaksi yang efisien, inklusif, stabil, serta berdaya dorong tinggi terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Gubernur BI Destry Damayanti menguraikan bahwa filosofi persatuan tersebut diterjemahkan ke dalam tiga pilar arsitektur digital: Satu Nusa mengintegrasikan infrastruktur fisik digital nasional demi menjamin keandalan sistem pembayaran; Satu Bangsa merajut kolaborasi lintas sektor antara dunia usaha, industri keuangan, dan kementerian/lembaga; sedangkan Satu Bahasa menetapkan standardisasi bahasa interkoneksi data agar seluruh ekosistem teknologi dapat saling berinteroperasi secara mulus.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menegaskan bahwa melalui BSPI 2030, bank sentral memperkokoh pilar 4I-RD—mencakup penguatan Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional, dan pengembangan Rupiah Digital—yang seluruhnya dipayungi prinsip 3I (Interkoneksi, Integrasi, dan Interoperabilitas).
“Teknologi menentukan kecepatan transformasi, sementara kolaborasi memastikan kita bergerak selaras menuju tujuan yang sama,” ujar Filianingsih dalam pemaparannya.
Dari perspektif makroekonomi, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengingatkan bahwa perluasan infrastruktur telekomunikasi semata tidak otomatis mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa ada monetisasi data yang produktif.
“Akses dan infrastruktur digital merupakan fondasi penting, tetapi akses saja tidak cukup. Data perlu dimanfaatkan secara optimal agar digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan nilai ekonomi,” tegas Mari Elka.
Menjawab tantangan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Rini Widyantini mendorong keterpaduan infrastruktur digital publik dan pertukaran data yang aman di bawah payung prinsip “One Nation, One Experience”.
“Bank Indonesia membangun rel konektivitas pembayaran, OJK menjaga kepercayaan ekosistem keuangan, dan Pemerintah memastikan setiap warga negara memperoleh pengalaman layanan digital yang setara,” jelas Rini.
Dari sisi pengawasan industri finansial, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso menekankan pentingnya menjaga ekuilibrium antara akselerasi teknologi dan mitigasi risiko.
“Inovasi digital, kepercayaan dan pendalaman sektor keuangan perlu berjalan beriringan agar mampu memperluas pembiayaan, memperkaya instrumen keuangan, serta mendorong investasi dan aktivitas produktif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Adi.
Sementara itu, Chief Technology Officer BPI Danantara Indonesia Sigit Puji Santosa menyoroti signifikansi skala aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam orkestrasi digital nasional. Sigit menegaskan bahwa konsolidasi ekosistem korporasi negara harus mampu melahirkan penciptaan nilai (value creation) nyata yang memperluas efek pengganda (multiplier effect) bagi pelaku usaha mikro hingga korporasi besar.
Perhelatan FEKDI x IFSE 2026 yang berlangsung selama tiga hari (24–26 September 2026) ini memfokuskan agendanya pada konsolidasi sinergi nasional di hari pertama, akselerasi talenta dan inovasi di hari kedua, serta perluasan konektivitas ekonomi keuangan digital lintas negara pada hari pamungkas. ***
