Pada saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon petinggi perusahaan negara pengurus logistik nasional akhir tahun lalu, pemerintah sebenarnya juga memanggil nama lain selain Lenny Sugihat, yang pada akhirnya terpilih. Orang itu adalah Djarot Kusumayakti. Keduanya adalah Direktur BRI yang dianggap bisa menjaga kestabilan harga logistik nasional terutama beras karena sudah berpengalaman dalam pembiayaan pertanian.
Akan tetapi Lenny hanya bertahan selama enam bulan di kursi Direktur Utama Perum Bulog. Kinerjanya dianggap tidak memuaskan Presiden Joko Widodo hingga memaksa pemerintah menggantinya dengan orang yang sebelumnya dikalahkan dalam proses pemilihan November silam. Ya, Kementerian BUMN akhirnya menunjuk Djarot untuk menggantikan koleganya itu dalam mengelola pasokan dan harga pangan nasional. Pendahulunya dianggap gagal dalam menstabilkan harga beras.
Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN, M. Zamkhani, menjelaskan bahwa tahun lalu, Djarot dan Lenny mengikuti seleksi Dirut Bulog untuk menggantikan dirut lama, Sutarto Alimoeso. “Waktu seleksi, ada Bu Lenny dan beliau (Djarot) juga. Awal tahun, Bu Lenny yang terpilih. Background kan, sama saja,” kata dia.
Lenny diganti karena target penyerapan gabah dan beras yang dikomandoi mantan Direktur Pengendalian Risiko Kredit BRI itu tidak tercapai karena hanya menyerap 700 ribu ton, jauh lebih kecil dari target yaitu 4 juta ton.
Kurangnya serapan gabah dan beras ini juga diakibatkan oleh mundurnya musim panen. Disebutkan, biasanya puncak panen berlangung pada Maret-Mei. Kini, panennya mundur hingga Juni-Juli. “Dengan perkembangannya dan target dari Presiden, kami melihat perkembangannya. Setiap tahun, siklus panennya mulai Maret-April-Mei. Saat ini, mundur sedikit sampai pertengahan Juli sehingga penyerapannya kurang,” kata Zamkhani.
Rencana untuk mengganti Lenny, kata dia juga sudah muncul sejak musim panen raya berakhir, Mei lalu.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7/2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog, status perusahaan itu beralih dari Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Perum. BUMN ini pertama kali didirikan pada 1967 lewat Keputusan Presiden No. 114/U/KEP/1967. Peran Bulog sebagai penyangga harga beras pun semakin berkurang dengan berubahnya status hukumnya menjadi perusahaan umum (Perum) pada 2003 karena Bulog menjadi sama dengan BUMN lain yang fokus mencari keuntungan.
Sebelumnya memang santer muncul keinginan agar pemerintah segera mengevaluasi kinerja Perum Bulog yang dinilai gagal menjaga stabilitas harga beras. Permintaan ini disampaikan ekonom senior DR. Rizal Ramli dalam talkshow di sebuah stasiun televisi beberapa bulan lalu. Rizal Ramli yang terbilang berhasil saat memimpin Bulog di era Abdurrahman Wahid mengatakan, pemimpin di Bulog harus mengamati dari dekat hasil panen padi, cadangan beras dan fluktuasi harga.
Dia mencontohkan apa yang dikerjakannya saat menjadi orang nomor satu di Bulog. “Komputer saya di atas meja on terus untuk memantau harga beras. Ada bar khusus untuk memantau harga. Kalau naik Rp 50 saja, warnanya jadi kuning. Itu berarti harus hati-hati. Kalau naik Rp 100 warnanya berubah menjadi merah, dan di saat itu saya perlu mengambil tindakan,” cerita Rizal.
“(Kalau merah) saya akan bertanya kepada pejabat Bulog bersangkutan, mengapa terjadi kenaikan. Apabila mereka bilang ada pemain yang mencoba mengganggu pasar, maka saya akan perintahkan agar Bulog membanjiri daerah itu dengan beras, sehingga spekulan dan mafia yang mau ambil untuk jadi buntung,” sambung Rizal.
Sementara, yang saat ini terjadi, kata dia, harga beras naik rata-rata Rp500. Ironisnya pemerintah baru bereaksi setelah rakyat berteriak.
Rizal mengatakan, Dirut Perum Bulog Lenny Sugihat adalah orang yang baik, namun tidak cukup pas untuk duduk di posisi itu. “Ibu Lenny seorang bankir yang baik dan profesional. Tetapi kelihatannya Bulog bukan tempat yang pas untuknya,” masih kata Rizal Ramli.
Selain soal harga beras, Rizal juga menyoroti kegagalan Bulog mematok harga beli gabah dari petani. Menurut dia, seharusnya pemerintah mengumumkan berapa beras yang akan dibeli Bulog pada masa panen. Dengan demikian petani dapat memutuskan berapa dari hasil panennya yang mau dijual atau dikonsumsi sendiri.
Misalnya, pemerintah mematok harga beli gabah dari petani sebesar Rp4.500 per kilogram. Tetapi karena tidak disosialisasikan dengan pas, spekulan masih bisa bermain dan memaksa petani menyerahkan gabahnya dengan harga di bahwa itu. “Akhirnya yang untung bukan petani, tetapi tengkulak dan spekulan,” sambung Rizal Ramli.
Hal lain yang sulit diatasi Lenny adalah permainan mafia beras yang mengaku-ngaku dekat dengan pusat kekuasaan.
Tugas Berat Sang Pengganti
Djarot Kusumayakti merintis karier di BRI dan jabatan terakhirnya adalah Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah BRI yang sudah dipegangnya sepanjang 2010 hingga 2015. Meski memiliki tugas yang berat di dalam mengamankan pasokan beras dan harga komoditas utama lainnya, dirinya optimistis kinerja Bulog ke depan bisa berjalan dengan baik. Ia mengaku sudah mengantongi strategi demi menjaga pasokan dan harga beras yang dijual ke masyarakat.
“Skala prioritas saat ini adalah bagaimana mengamankan (stok) beras, mengamankan harga ke petani, hingga ke depan mengamankan stok beras agar Bulog bisa menjadi stabilitator. Kami siap turun jika pemerintah meminta kami turun,” kata Djarot.
Masih mengenai upaya pengamanan pasokan beras, dia berjanji akan meningkatkan serapan gabah dari petani demi mengamankan pasokan dan harga. Di mana tahun ini Bulog masih optimis mampu menyerap beras petani sebanyak 4 juta ton.
“Kami janji lebih banyak serapan lagi, kami akan mengeluarkan stok, pasti tujuannya bagaimana rakyat banyak terjamin. Insya Allah 2,7 juta ton lagi hingga akhir tahun. Sampai saat ini sudah 1,3 juta sampai 1,4 juta ton,” kata Djarot.
Sementara itu, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM A Tony Prasetiantono mengatakan Dirut Perum Bulog yang baru, Djarot Kusumayakti, merupakan orang yang tepat untuk mengatasi persoalan-persoalan di BUMN logistik pangan tersebut.
“Pak Djarot itu lebih cocok di situ. Apalagi, menghadapi mafia. Mungkin, Ibu Lenny tidak tepat. Pak Djarot sebenarnya beda dengan Ibu Lenny. Saya kenal dia dengan gayanya yang agak koboi dalam arti positif. Mungkin bisa jadi solusi,” katanya dalam kegiatan Business Sustainability Forum: Growing with the Nation di Unika Atma Jaya, Sudirman, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Tony mengatakan dirinya mengapresiasi keberanian pemerintahan Jokowi untuk mengganti pejabat yang kinerjanya tidak maksimal. Meski demikian, ia menggarisbawahi penggantian pejabat yang belum lama bekerja bisa juga diartikan bahwa penunjukan di awal tidak didasarkan pada pertimbangan matang.
