JAKARTA, Stabilitas— Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan dan Menteri Pariwisata Arief Yahya membagikan hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) di Jakarta, Selasa (18/03/2019) yang mengangkat tema “Strategi Akselerasi Pencapaian Target Devisa Pariwisata”.
Rapat tersebut menyimpulkan, Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati langkah strategis untuk mendorong penerimaan devisa pariwisata 2019 melalui 6 (enam) langkah strategis yang akan ditempuh untuk penguatan kinerja sektor pariwisata ke depan.
“Dengan enam strategi ini diharapkan memiliki nilai tambah tidak hanya menarik devisa tapi juga lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan juga mengangkat ekonomi rakyat kita,”kata Perry dalam sambutannya di Gedung Thamrin Bank Indonesia.
Perry memaparkan keenam langkah strategis tersebut antara lain:
Pertama, mempercepat penyelesaian beberapa proyek infrastruktur, seperti New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Yogyakarta dan akses pendukungnya, runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, rapid exit taxiway Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali, dan pengembangan jalan di sekitar destinasi wisata. Percepatan penyelesaian proyek infrastruktur tersebut untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
Kedua, mendorong pengembangan atraksi wisata, antara lain melalui pengembangan pariwisata di daerah perbatasan (cross-border tourism) melalui penyelenggaraan sejumlah kegiatan wisata secara periodik.
“Pengembangan atraksi wisata ke arah quality tourism dengan menetapkan kapasitas daya dukung (carrying capacity) di daerah destinasi wisata,”imbuh Perry.
Ketiga, meningkatkan kualitas amenitas di daerah destinasi wisata melalui upaya percepatan pembebasan lahan untuk pengembangan amenitas di Danau Toba dan Borobudur, penyelenggaraan Program Indonesia Bersih untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di berbagai daerah destinasi wisata.
“Serta memastikan ketersediaan uang Rupiah layak edar, termasuk ketersediaan fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM), kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA), operasional kanal pembayaran, serta pengembangan elektronifikasi transaksi pelaku pariwisata di destinasi wisata,”paparnya.
Keempat, memperkuat promosi pariwisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal (length of stay) wisatawan mancanegara, antara lain melalui: promosi digital (marketplace), pengembangan paket wisata, perluasan paket promo wisata (hot deals) di destinasi wisata, serta promosi di beberapa lokasi yang menjadi regional tourism hub.
Kelima, endorong investasi dan pembiayaan dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta perbaikan dukungan data dan informasi yakni melalui penerbitan publikasi standarisasi kegiatan usaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terkait aktivitas pariwisata, penerbitan petunjuk teknis (juknis) penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pariwisata untuk meningkatkan akses pembiayaan.
“Melalui penyusunan kajian terkait insentif dan model pembiayaan untuk pengembangan destinasi wisata, peningkatan kapasitas SDM di daerah destinasi wisata melalui pendidikan vokasi dan program sertifikasi di bidang kepariwisataan serta pengkinian data dan informasi pariwisata untuk identifikasi pola pengeluaran wisatawan mancanegara.”kata Perry.
Serta yang keenam, menyusun standar prosedur Manajemen Krisis Kepariwisataan dan membentuk forum Manajemen Krisis Kepariwisataan Daerah (MKK Daerah).
Perry menambahkan, selain keenam butir kesepakatan di atas, Rapat Koordinasi juga menyepakati untuk tetap melanjutkan komitmen pengembangan destinasi wisata dalam jangka menengah panjang.
“Kesepakatannya antara lain pembangunan infrastruktur, pengembangan atraksi pendukung, dan peningkatan kualitas amenitas; optimalisasi promosi dengan kanal media digital; serta fasilitasi kemudahan investasi dan peningkatan kualitas SDM.” (Is)
