JAKARTA, Stabilitas.id – Meningkatkan produksi dan menjaga kelancaran distribusi, termasuk memperpendek rantai distribusi, menjadi kunci dalam pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan (Sulsel)
Hal tersebut diungkapkan dalam perhelatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulsel yang dihadiri oleh Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara, pada Senin (24/10/22).
GNPIP Sulsel digelar secara luring di Makassar, Sulsel, memuat kegiatan antara lain penandatanganan Kerja sama Antar Daerah (KAD), simbolis penyerahan100.000 bibit cabai dan 150.000 bibit tanaman pangan serta sarana prasarana produksi tani, dan peluncuran buku “Panduan Budidaya Cabai” serta Program Rewako atau Pelatihan Petani Pintar.
Dengan prinsip “A’bulo Sibatang” (prinsip bersinergi dan berkolaborasi antara perumus dan pelaksana kebijakan), Bank Indonesia (BI) bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sulsel mencanangkan program Sipeppa, yaitu inovasi yang memperpendek rantai distribusi melalui kerja sama antara asosiasi toko ritel dengan distributor, dan mengoptimalisasi pasokan melalui pemanfaatan platform digital.
Deputi Gubernur Doni menyampaikan berbagai upaya BI untuk mengendalikan inflasi, salah satunya dengan menjaga pasokan dan kelancaran distrubusi barang dan penguatan ketahanan pangan.
Dalam upaya tersebut, pentingnya komitmen, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia baik pada tingkat pusat maupun daerah, diperlukan dalam menjalankan berbagai program yang bermanfaat bagi pengendalian inflasi.
Deputi Gubernur Doni juga menyampaikan apresiasi kepada Sulsel yang mendapatkan predikat TPID Provinsi terbaik.
Sehubungan dengan itu, Menteri Yasin Limpo menyampaikan bahwa di tengah tantangan global yang terjadi termasuk pada produksi dan pangan, semua negara perlu mengutamakan sektor pertanian.
Ke depan, Kementan mengimplementasikan strategi meningkatkan kapasitas produksi, substitusi impor dan peningkatan ekspor, yang turut berdampak menekan inflasi. Lebih lanjut, Provinsi Sulawesi Selatan sendiri diharapkan untuk senantiasa menopang pangan nasional.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Komisi XI Amir Uskara memberikan apresiasi pada TPID dan Bank Indonesia dalam mendukung pengendalian inflasi. Ketahanan pangan sendiri berkontirbusi sekitar 73% untuk pengurangan angka kemiskinan. Untuk itu, pihaknya mengharapkan daya beli masyarakat terus terjaga melalui sinergi yang dilakukan.
Realisasi program yang dilakukan antara lain mandiri benih, yaitu pembagian benih unggul untuk 100 ribu hektar sawah di Sulsel yang berhasil meningkatkan produktivitas petani hingga 28% dan pengembangan urban farming. Di samping itu, terdapat Gelar Pangan Murah yang berlangsung di seluruh 24 Kab/Kota di Sulsel dan pengadaan alat mesin pertanian.
Lebih lanjut, program Sipeppa merupakan kerja sama antara TPID, pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang berkaitan dengan toko ritel. Melalui komitmen antar pihak, terjadi mekanisme di mana pada saat harga melonjak, distributor segera merespon dengan pasokan ke toko ritel untuk mempercepat stabilisasi harga di pasar. Program ini diluncurkan dengan penandatanganan kerja sama antara asosiasi toko ritel, Paguyuban SRC Community beranggotakan 4.133 toko ritel, dengan distributor besar Perum Bulog Kanwil Sulselbar.
Untuk mengantisipasi berbagai risiko tekanan inflasi jelang akhir tahun 2022, Bank Indonesia bersama dengan TPID akan terus bersinergi menjaga stabilitas harga melalui penguatan kerja sama antar daerah (KAD) dan implementasi kerangka 4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif).
GNPIP sendiri merupakan gerakan yang dilaksanakan di berbagai wilayah sebagai komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan diharapkan mendukung pemulihan ekonomi nasional.***
