Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Pemerintah dan Bank Indonesia resmi menyepakati asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN 2027. Pertumbuhan ekonomi dipatok di level 5,8%–6,5% dengan pengelolaan fiskal ekspansif namun tetap terukur.
Stabilitas.id – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) resmi menyepakati kisaran asumsi dasar ekonomi makro yang akan menjadi fondasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dalam kesepakatan ini, otoritas menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional berada di rentang tinggi, yakni 5,8% hingga 6,5%.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto mengungkapkan, postur asumsi dasar ini merupakan hasil pembahasan intensif pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang telah berlangsung pada 9–29 Juni 2026. Target pertumbuhan disusun dengan mengalkulasi dinamika geopolitik global, volatilitas pasar keuangan, serta efektivitas bauran kebijakan fiskal dan moneter di sektor riil.
“Target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 disepakati pada kisaran 5,8 sampai 6,5 persen,” tegas Wihadi saat membacakan laporan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (2/7).
Banggar menilai proyeksi pertumbuhan tersebut realistis untuk dicapai asalkan pemerintah konsisten mengeksplorasi mesin pertumbuhan domestik. Ini mencakup langkah menjaga daya beli konsumsi rumah tangga, memperbaiki iklim investasi, memangkas biaya logistik nasional, memberikan kepastian hukum, serta merevitalisasi kapasitas industri manufaktur berbasis keunggulan lokal agar pertumbuhan berjalan lebih berkualitas.
Rincian Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2027
Berikut adalah poin-poin krusial indikator ekonomi makro yang disepakati untuk menjadi acuan penyusunan Nota Keuangan RAPBN 2027:
| Indikator Makro | Target / Proyeksi Kesepakatan |
| Pertumbuhan Ekonomi | 5,8% – 6,5% |
| Inflasi | 1,5% – 3,5% |
| Nilai Tukar Rupiah | Rp 16.800 – Rp 17.500 per dolar AS |
| Harga Minyak Mentah (ICP) | USD 70 – USD 95 per barel |
| Lifting Minyak Bumi | 605.000 – 620.000 barel per hari |
| Lifting Gas Bumi | 951.000 – 990.000 barel setara minyak per hari |
Untuk jangkar inflasi, DPR dan pemerintah sepakat menguncinya di level 1,5%–3,5%. Koridor ini dinilai aman untuk mengawal stabilitas makroekonomi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat kelas menengah-bawah.
“Tingkat inflasi 2027 terus diupayakan berada pada sasaran inflasi sebesar 1,5 sampai 3,5 persen. Kisaran tersebut diharapkan dapat memperkuat stabilitas makroekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan,” tambahan Wihadi. Sinergi TPIP-TPID bersama Bank Indonesia diproyeksikan bakal diperketat untuk meredam potensi guncangan volatile food akibat perubahan iklim.
Kurs Rupiah & Ketahanan Energi
Di sektor moneter, pergerakan nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak di rentang Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar AS. Otoritas mengakui bahwa kurs Garuda masih akan menghadapi tekanan dari arah kebijakan moneter bank sentral global, tensi geopolitik, serta pola arus modal internasional (capital outflow). Kendati demikian, rupiah dinilai berpeluang menguat ke batas bawah apabila reformasi tata kelola Devisa Hasil Ekspor (DHE) komoditas berjalan optimal.
Beralih ke sektor energi, gejolak di kawasan Timur Tengah membuat harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok cukup lebar di level USD 70–USD 95 per barel. Namun, kabar baik datang dari target volume produksi siap jual atau lifting migas nasional yang diputuskan naik guna menyokong target swasembada energi jangka panjang.
“Target ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kemandirian energi nasional, untuk itu pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi migas pada level upstream, menambah kapasitas produksi dari sumur-sumur lama, namun juga meningkatkan produksi dengan sumur-sumur migas baru,” papar Wihadi.
Defisit Dijaga di Bawah 2,5% PDB
Dari sisi pengelolaan keuangan negara, Banggar DPR menyepakati rasio pendapatan negara berada di kisaran 12,01% hingga 12,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target pendapatan ini sejatinya lebih tinggi dibandingkan usulan awal yang diajukan pemerintah. Peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak digital, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam akan menjadi andalan tanpa mengorbankan geliat investasi.
Dengan postur pendapatan tersebut, kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan tetap bersifat ekspansif namun terukur guna mengakomodasi program-program prioritas. Adapun defisit APBN 2027 disepakati berada pada kisaran 1,8% hingga 2,4% terhadap PDB.
“Untuk itu, defisit tahun 2027 dikendalikan di kisaran 1,80 persen sampai 2,40 persen PDB yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat,” pungkas Wihadi. Pemerintah dipastikan akan mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential) dalam merancang pembiayaan anggaran dan manajemen utang luar negeri demi membentengi ketahanan fiskal dari ketidakpastian global. ***
