JAKARTA, Stabilitas.id – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bidang Ekonomi dan Perbankan bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) menggelar Webinar dengan Tema “Mencari Kandidat Terbaik Anggota Dewan Komisioner OJK 2022-2027″. Webminar ini dilaksanakan untuk membahas kandidat yang tepat untuk menjadi Komisioner OJK.
Seperti diketahui, pada Senin (7/3/22), Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) periode 2002-2027 telah menyerahkan 21 nama hasil seleksi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Bidang Ekonomi dan Perbankan BPP HIPMI, Anggawira mengatakan pembiayaan memiliki aspek penting bagi pertumbuhan dunia usaha untuk itu Komisioner OJK yang terpilih harus bisa mempermudah akses pembiayaan usaha.
“BPP HIPMI berharap Komisioner OJK yang terpilih memiliki semangat untuk mendukung pengusaha Indonesia, kita masih temui kendala financing yang membuat pengusaha sulit berkambang,” ujar Anggawira pada Selasa (15/03/2022).
Anggawira juga berharap webinar ini bisa menjadi diskusi dan masukan terhadap proses pemilihan komisioner OJK yang tengah berlangsung.
“Kita tentu harus optimis bahwa siapapun yang terpilih akan mampu memajukan dunia usaha dan perekonomian Indonesia. BPP HIPMI bersama AFPI sangat siap berkolaborasi bersama OJK untuk memutus gap kredit UMKM di Indonesia yang masih tinggi,” tegas Anggawira dalam closing statementnya.
Senada dengan usulan tersebut Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia yang diwakili Vincent Jaya Saputra mendukung pernyataan tersebut dengan menyampaikan data gap kredit dan kebutuhan pembiayaan di Indonesia.
“Kalau kita lihat saat ini rata-rata 56% dari total pendanaan disalurkan untuk pendanaan produktif ke UMKM, ini baik sekali untuk pertumbuhan ekonomi, ” ucap Vincent.
Webinar ini diisi dengan narasumber Vincent Jaya Saputra Wakil Ketua Kelembagaan dan Hubungan Internasional AFPI, Prof. Didin S Damanhuri Ekonom Senior INDEF, Ir Johan Efendi M.Si Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BKPN-RI, Fathan Subhci Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dan Ajib Hamdani Bidang Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan KADIN Indonesia. ***
