JAKARTA, Stabilitas.id – Indonesia memiliki peranan penting melalui kepemimpinan pada Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (CFMCA), yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan praktik dalam mengintegrasikan aksi iklim ke dalam kebijakan makroekonomi dan fiskal.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara pada rangkaian pertemuan 11th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meetings (11th AFMGM) dalam sesi High Level Policy Dialogue: “Enhancing The Role of Ministries of Finance For Climate Action in Southeast Asia”, pada Kamis (4/4/24).
“Kami percaya bahwa Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (CFMCA) dapat berfungsi sebagai forum yang sangat baik untuk membangun kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan praktik terbaik tentang bagaimana memasukkan aksi iklim ke dalam kebijakan makroekonomi dan fiskal dalam peran Koalisi Menteri Keuangan, serta untuk berkolaborasi dalam strategi untuk mengintegrasikan perubahan iklim dalam kebijakan ekonomi dan keuangan,” jelas Suahasil Nazara.
Di 2023, Indonesia telah menghasilkan panduan “Memperkuat Peran Kementerian Keuangan dalam Mendorong Aksi Iklim” yang merupakan hasil kolaborasi besar antara berbagai pemangku kepentingan.
Panduan ini memberikan kerangka kerja tentang bagaimana Kementerian Keuangan dapat memasukkan aksi iklim ke dalam strategi ekonomi, kebijakan fiskal, dan pengelolaan anggaran.
Selanjutnya, tiga workstream lintas yang difokuskan pada alam, adaptasi, dan transisi hijau juga telah dibentuk oleh CFMCA. Workstream ini bertujuan untuk memfasilitasi diskusi, pembangunan kapasitas, dan pelaksanaan kebijakan yang berkelanjutan terkait dengan aksi iklim.
CFMCA di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu) Indonesia, Sri Mulyani Indrawati telah berhasil menghubungkan 92 negara anggota dengan 26 mitra institusional, termasuk Bank Pembangunan Asia (ADB), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), dan lainnya, untuk membantu membangun kebijakan yang mendukung aksi iklim.
Selain itu, Indonesia bertekad untuk mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang berkelanjutan dan teknologi hijau, serta memperkuat kebijakan yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Strategi tersebut memfasilitasi transisi hijau mencakup penguatan implementasi Kontribusi sektor ekonomi yang ditentukan secara nasional dalam Nationally Determined Contribution (NDC), mendorong investasi di energi terbarukan, dan meminta dukungan internasional untuk menutup celah pendanaan iklim.
“Indonesia siap untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Secara bersamaan, kami juga memperkuat kebijakan yang ada seperti Penandaan Anggaran Iklim (CBT), mekanisme pembiayaan hijau, pasar karbon, Dana Lingkungan Indonesia, dan skema kemitraan yang beragam yang bertujuan untuk menarik investasi hijau seperti pengembangan pembiayaan transisi energi melalui skema energy transition mechanism (ETM),” jelas Wamenkeu.
Melalui kerangka Pengembangan Rendah Karbon dan partisipasi aktif dalam platform seperti Kebijakan Keuangan Iklim ASEAN di bawah ADB, Indonesia bersama dengan negara-negara anggota CFMCA lainnya siap untuk mengatasi risiko iklim dan mempercepat perubahan menuju ekonomi yang berkelanjutan.***
