Stabilitas.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai memperketat radar pengawasan kepatuhan pajak terhadap penanam modal asing di sektor industri berat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu pabrik manufaktur baja asal Tiongkok yang beroperasi di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Aksi jemput bola tersebut ditujukan untuk memastikan keadilan iklim persaingan usaha (level playing field) sekaligus mengendus potensi kebocoran penerimaan negara dari pos pajak penghasilan korporasi.
Menkeu memaparkan bahwa sidak ini dipicu oleh adanya indikasi awal mismatch atau ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara skala aktivitas operasional riil di lapangan dengan nilai kewajiban perpajakan yang dilaporkan perusahaan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
“Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri. Kami meminta perusahaan menunjukkan dokumen relevan agar proses dilakukan terbuka berbasis fakta,” tegas Purbaya di sela-sela sidak, Kamis (25/6/2026).
Pemerintah menduga nilai setoran pajak yang dibayarkan oleh perusahaan baja pelat asing tersebut belum sepenuhnya mencerminkan volume transaksi dan kapasitas bisnis riil yang mereka jalankan di Indonesia.
Kendati demikian, Purbaya meluruskan bahwa operasional di Pulogadung ini masih berada pada tahap klarifikasi data dan pengumpulan berkas pendukung, sehingga belum menembus kesimpulan adanya pelanggaran hukum perpajakan yang bersifat final.
Merespons kedatangan otoritas fiskal, manajemen korporasi baja asal China tersebut mengklaim telah menjalankan seluruh alur bisnis sesuai dengan regulasi hukum Indonesia. Pihak asing menyatakan berkomitmen bersikap kooperatif untuk menyerahkan draf pembukuan internal guna diverifikasi lebih lanjut oleh tim analis DJP.
Peta Langkah Strategis Kemenkeu dalam Pengawasan Pajak Industri
| Fokus Sektor Pengawasan | Indikasi Awal di Lapangan | Langkah Tindak Lanjut Kemenkeu |
| Manufaktur & Industri Berat | Skala bisnis besar, namun setoran pajak terindikasi minim. | Sidak lapangan, audit dokumen, dan pencocokan data transaksi (profiling). |
| Penegakan Level Playing Field | Risiko ketimpangan kompetisi antara industri lokal vs asing. | Pengetatan pengawasan kepatuhan pajak tanpa tebang pilih. |
| Ekspansi Jangka Pendek | Potensi ketidakpatuhan di sektor industri strategis lainnya. | Perluasan sidak berantai ke sejumlah perusahaan lain berdasarkan data siber. |
Kemenkeu memastikan tindakan sidak ini tidak akan berhenti di kawasan Pulogadung saja. Berdasarkan basis data perpajakan dan laporan intelijen ekonomi yang telah dihimpun, pemerintah siap melakukan langkah represif serupa terhadap sejumlah korporasi kakap lain di berbagai sektor industri dalam waktu dekat.
Langkah pengetatan pengawasan individual ini diproyeksikan mampu mendongkrak target penerimaan pajak serta menekan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) oleh korporasi global. Kemenkeu berharap kepatuhan yang adil dari seluruh pelaku pasar dapat mendukung pertumbuhan industri nasional yang sehat, kokoh, dan berkelanjutan. ***
