Bagaimana pandangan Anda soal ada ancaman keketatan likuditas di Indonesia?
Saat ini likuiditas memang tengah menjad isu penting di sektor keuangan dan moneter. Likuiditas menjadi penting karena AS sendiri masih uncertain dengan rencana quantitative easing dan tapering off. Saya kadang berbicara dengan beberapa bankir di Indonesia dan mereka banyak yang tidak tahu soal dua istilah itu. Saya sedih dengan kondisi ini, karena mereka kan kerja di operasional bank, tetapi soal hal-hal terkait likuiditas dia tidak tahu. Harusnya mereka itu baca koran, browsing (Internet).
Kenyataan di Amerika seperti apa?
Jadi soal QA itu akan semakin ditaper, atau dikurangin oleh pemerintah AS. Kemarin sudah kurangin lagi dari 15 (miliar dollar AS) jadi 10 di kuartal kedua. Itu jumlah yang untuk bond private sector. Untuk pemerintah dari 10 ke 5. Nah, itu akan bertahap dikurangi kalau perekonomian AS tumbuh, yang ditargetkan tumbuh 3 persen.
Dan kondisi inflasi yang cenderung naik, adalah tanda dia (AS) akan batasi, dan akan ditandai dengan (kenaikan) suku bunga. Kalau pemerintah AS naikkan suku bunga, semua dana lari ke AS. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Indonesia. Sekarang itu sudah ada tanda-tandanya, karena sebagian investor asing sudah mengurangi investasinya. (dari jumlah) Kecil-kecil, hasilnya tidak ditanam kembali. Jadi hedge fund sudah mulai mengurangi porfolionya.
Sebelumnya pada saat kampanye awal dana asing sempat membuat indeks naik sebab katanya ada efek Jokowi, apakah sekarang juga?
Ini bukan efek Jokowi lagi. Karena The Fed sudah mulai taper QA (quantitative easing). Nah di forum G20 pun banyak negara sudah mengkhawatirkan soal itu, apa benar perekonomian AS itu sudah recovery semua dengan dilakukannya tapering itu? Jangan-jangan belum. Jika memang belum itu bisa merusak semua iklim perekonomian separuh dunia ini. Ini yang dikhawatirkan. Analisis untuk hal itu tidak gampang. Semuanya masih menebak dengan indikator yang macam-macam.
Persoalannya adalah hal itu tidak dipikirkan oleh orang Amerika dan para pembuat kebijakannya. Yang penting bagi mereka adalah baik bagi ekonomi di dalam negerinya sendiri. Bahkan kemarin ada karikatur di The Economist, bahwa The Fed mulai membuat sektor keuangan di dunia lebih terpisah. Ini dibuat simbol seolah dunia ini retak. Ini pesannya berat.
Apakah itu sudah berdampak ke Indonesia? Likuiditas sudah mulai kering?
Di Indonesia, to some extend, likuiditas sudah terasa kering. Namun orang merasa menyangkalnya. Likuiditas ketat? Ah enggak kok! Tetapi kita harus jujur, tanda-tanda itu sudah telihat dari jumlah DPK yang turun, suku bunga naik, dana deposito rebutan, yang memaksa OJK turun tangan (dengan kebijakan capping suku bunga deposito).
Saya di satu sisi, agak mendua dengan policy seperti itu. Mungkin ini pendekatan moral, OJK meminta bank jangan menaikan suku bunga ke level yang tidak wajar. Kenaikan memang terjadi hanya jangan terlalu tinggi untuk menggaet nasabah. Nah ini harus ada pembicaraan yang baik antara nasabah dengan bank. Terutama nasabah besar. Sehingga kenaikannya itu wajar. Ini yang dijadikan policy bank sentral dimana pun. Tetapi setting up tren suku bunga harus dilihat dari BI Rate.
Apa sebaiknya respons dari perbankan?
Jadi dengan likuiditas ketat, orang harus lebih hati-hati. Hanya bank biasanya tidak terlalu transparan dengan yang di luar bank. Bank juga takut, kalau terjadi sesuatu di AS, tentu uang yang lari terlalu besar. Ini bukan hanya bank kecil yang takut, bank besar juga. Makanya ada setting up bunga yang akhirnya ditegur OJK. (OJK menerbitkan kebijakan pembatasan suku bunga deposito yang dikaitkan dengan besaran modal yang dimiliki bank. Makin besar modal, makin sempit batas menaikkan suku bunga deposito).
Bagaimana seharusnya otoritas seperti BI merespons ini?
Itu tadi tanda-tanda bahwa global liquidity itu penting. Sehingga negara dengan inflation targeting (framework/ ITF) seperti Indonesia, tidak bisa semata-mata melihat inflasi sebagai ujungnya. Maksudnya, inflasi aman, core inflasi turun setelah kenaikan BBM, meski ada kecenderungan naik. Tetapi tidak ada masalah, karena BI Rate tetap. Sebetulnya BI Rate sudah bisa turun, kalau tidak ada masalah di neraca pembayaran.
Di neraca pembayaran, yang muncul adalah curent acount defisitnya. Tetapi kalau kita lihat capital acount, masih surplus. Coba Anda lihat pengumuman cadangan devisa, dua triwulan belakangan masih naik, itu tanda bahwa ada suprlus di balance of payment. Itu tidak semua orang membaca itu. Memang di curent acount defisit muncul karena ada faktor fundamental, terutama di subsidi. Makanya harus diturunkan. Makanya indikator di curent acount itu ada persen dari PDB. Kalau untuk Indonesia, jika sudah mencapai 3 persen itu bahaya. Itu tanda-tanda.
Subsidi ini cukup dilematis bagi pemerintahan selama ini, apakah seharusnya dipertahankan?
Kalau subsidi dibiarkan, current account kita tidak akan sustain dan pengaruhnya ke capital acount. Orang pasti tidak mau investasi jika tahu negaranya punya masalah struktural. Sekarang masih lumayan, tetapi inflow ke Indonesia tidak optimal. Karena ada uncertainty ke masalah ini. Mudah-mudahan kalau kabinet Jokowi sudah jalan, fiskal sudah disepakati, mungkin ada confident lagi.
Tetapi kalau ada kenaikan BBM , ada tekanan ke suku bunga?
Kalau ada short term seperti itu, biasanya bank sentral tidak ada masalah. Karena BI justru sebagai penganjur ada kenaikan BBM. Ini yang disebut dengan reformasi struktural tadi. Jangan sampai negara kita sangat tergantung pada impor, terutama energi. Karena yang memperbaiki bukan moneter lewat kenaikan suku bunga. Kalau struktural sudah beres, inflow akan masuk dan optimal.
Agak menyimpang sedikit, ada negara yang tengah mempertimbangkan untuk mengakhiri kebijakan inflation targeting atau IT F karena hanya memperhatikan inflasi tidak ke pertumbuhan ekonomi?
Sebenarnya inti dalam inflation targeting, itu diinginkan bahwa bank sentral menjadi independen. Dalam arti kebijakan moneter, mau menaikkan suku bunga atau turun, itu harus independen. Nah secara teori keluarlah apa yang dinamakan the impossible trinity. Jadi ada tiga hal yang harus berkaitan. Dalam kebijakan moneter, untuk capai target inflasi hal itu bisa dilakukan kalau sistem exchange rate fleksibel. Jadi kalau ada inflasi darii luar masuk atau keluar karena capital flow, yang meng-adjust ya ini (sistem free exchange rate). Atau kalau banyak inflow, dia akan apresiasi. Jadi tidak usah diapa-apain dia akan adjust sendiri. Kalau terjadi capital outflow, dia akan terdepresiasi. Ini otomatis. Supaya ini berfungsi dengan baik, maka sistem devisa harus bebas, harus mobile. Sehingga dulu, kalau orang tidak suka depresiasi rupiah, bikin saja fix rate, tetapi harus ditutup (bukan sistem devisa bebas) atau dengan kata lain kontrol devisa, tidak bebas lagi.
Begini, nilai tukar itu akan naik-turun tergantung dengan capital inflow. Sekarang kalau ada capital keluar, dia terdepresiasi, supaya tidak terdepresiasi, kita intervensi supaya permintaannya tetap. Sehingga ketika melemah, kita jual dolar terus. Tetapi sampai kapan, kekuatan bank sentral juga kan terbatas, bisa habis (stok dollar AS).
Apakah BI juga akan lebih memfleksibelkan kebijakan ITF-nya?
BI selama ini terus mengatakan, sebagai inflation targeting country, maka saya akan tetap ini sebagai kebijakan bank sentral, BI harus respons terhadap inflasi-sesuai undang-undang. Nah, kalau begitu harus devisa bebas. Namun saat global liquidity agak ketat saat ini, maka ini mau dibuat fleksibel. Saya pernah tanya wartawan how to make the impossible trinity ini become possible?
Caranya memang macam-macam. Masing-masing negara punya cara sendiri. Yang kita lakukan supaya (kebijakan) tidak ketat, oke inflasi tetap jadi target, tetapi suku bunga tetap dilihat pada core. Tetapi kalau masuk dari volatile food, jangan pake i (suku bunga). Tidak bisa misalnya ada banjir di Tegal sehingga suplai bawang terganggu, kita naikan suku bunga, tetapi kita harus carikan solusi supaya suplainya selamat. Makanya kita bangun TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah). Sehingga misalnya Tegal tadi kekurangn, dia bisa minta suplai dari daerah lain supaya suplay ke Jakarta, sehingga suplai tetap ada, harga tidak naik.
Jadi BI selalu melihat sumber masalah inflasinya dulu baru kemudian diputuskan akan didekati dengan kebijakan apa?
Jadi tool-nya instrumen monetery policy itu harus banyak. Jadi seperti kotak peralatan. Kalau (inflasi karena) suplai food pake TPID, kalau core inflasi naik ya pake i (suku bunga acuan). Ini satu. Kedua, fleksibel exchange rate itu tidak bisa dibiarkan sehingga ada yang intervensi (membuat yang volatile menjadi lebih smooth). Tidak boleh dalam sebuah kebijakan, intervensi bank sentral itu mengubah tren. Karena nilai tukar ditentukan oleh fundamental (curent acount defisit). Jangan, sudah tahu curent acount-nya defisit, tetapi terus intervensi pasar.
IMF dulu tidak setuju dengan cara kita. Tetapi sekarang mereka sudah mengikuti dengan namanya capital flow manajemen. Tinggal negara-negara mengaturnya seperti apa. Tidak batasi flow, tetapi me-manage supaya kecepatan dan jumlah tidak terlalu besar. Dulu kita ada istilah six month holding periode. Ini capital flow manajemen. Kita atur timing-nya supaya tidak membayakan nilai tukar. Ada juga tiga bulan, ini lebih terbuka. Manajemen ini bagi Indonesia dianggap berhasil dalam me-manage flow. Flow itu juga kita minta untuk kegiatan ekonomi. Kita minta orang asing jangan beli ke SBI tetapi ke bond (obligasi Negara).
Selain itu?
Jadi sebenarnya ada dua tools. Pertama capital flow management (CFM), dan kedua macro prudential measure (MCM). Dua-duanya ini tools untuk me-manage liquidity. Jadi saat BI mengatur LTV (loan to value), supaya kredit tidak berlebihan terutama ke properti. Properti itu yang paling banyak dikejar untuk invetasi. Ini sebetulnya baik, yang penting di-manage supaya tidak bubble. Ini kembali ke inflasi targeting. Jangan inflasi tinggi disebabkan harga properti yang naik. Kebijakan LTV ke perbankan, agar terhindar dari peningkatan NPL.
Kalau seperti RBN Z (Bank Sentral Selandia Baru) ingin ubah IT F hanya karena isu global liquiditas, itu hanya sementara?
RBNZ kemungkinan dia akan mengatakan bahwa ITF yang tidak terlalu diikat lebih bermanfaat jadi general policy. Lebih terbuka, kalau intervensi ya intervensi, kalau perlu di-manage, ya di-manage. Jadi lebih fleksibel. Nah yang fleksibel ini, selain menargetkan inflasi, juga ke nilai tukar dan akhirnya ke pertumbuhan. Balik lagi, likuiditas menjadi penting.
***
