Krisis keuangan di Eropa dan AS tetap menjadi pusat perhatian otoritas tahun ini. Untuk itu, BI sudah merumuskan beberapa strategi agar risiko pasar tersebut tidak berdampak signifikan bagi pasar domestik.
Oleh : Yudi Rachman
Harap-harap cemas masih tampak di wajah otoritas menanti kapan kiranya krisis yang melanda Eropa dan pemulihan ekonomi AS bisa tuntas. Meskipun awalnya Bank Indonesia menegaskan bahwa kondisi yang terjadi di zona euro tidak akan berpengaruh pada perekonomian dan sektor keuangan nasional namun kini kegelisahan itu akhirnya tampak juga.
Indonesia dianggap tak akan terkena dampak yang signifikan oleh krisis yang dimulai karena lonjakan utang pemerintah negara-negara di Eropa itu, karena minimnya kontak perdagangan antara keduanya.
Namun jika melihat perkembangan terakhir yang terjadi, tak ada satupun ekonom yang bisa memprediksi kapan krisis keuangan di Eropa dan AS yang masih berkecamuk itu akan berakhir. Artinya, tahun ini krisis akan tetap menghantui perekonomian dunia juga Indonesia.
Hantu krisis global, kata Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution memprediksi, akan menjalar ke perekonomian domestik melalui tiga jalur, yaitu jalur perdagangan, pasar keuangan, dan inflasi barang-barang impor. Untuk jalur perdagangan, sebagaimana yang terjadi pada krisis 2008, penularannya akan relatif bisa ditanggulangi karena dampaknya terbatas dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. ”Kemungkinan kecil (berdampak pada ekonomi nasional). Hal ini disebabkan struktur ekonomi nasional lebih berbasis permintaan domestik,” kata Darmin.
Selanjutnya jalur keuangan. Ketidakpastian ekonomi di AS dan Eropa menjadi alasan utama terjadinya pergerakan aliran modal, bahkan bisa memicu dana-dana asing keluar dari Indonesia. Ekspektasi yang tinggi dibarengi dengan kekhawatiran para pelaku pasar seringkali menyebabkan perubahan sentimen yang sangat cepat (risk on/risk off). ”Transmisi melalui jalur pasar keuangan ini menjadi paling signifikan kita rasakan karena besarnya kepemilikan modal portofolio asing khususnya pada SBN mencapai Rp 219,4 triliun atau 29,4 persen dari total SBN,” ujar Darmin.
Jalur ketiga adalah inflasi barang-barang impor (imported inflation). Dengan melambatnya pemulihan ekonomi global bahkan cenderung jalan di tempat, inflasi global akan mengikuti sekaligus menyebabkan harga komoditas terkoreksi turun. Hal tersebut tecermin dari harga emas yang mengalami koreksi dalam tiga bulan terakhir dan turut mengoreksi inflasi inti (core inflation) tahunan (year on year) di Indonesia, dari 5,15 persen pada Agustus 2011 menjadi 4,43 persen.
Namun dalam hal ini, BI akan memperhatikan secara khusus pada inflasi inti. Inflasi itu adalah komponen inflasi yang cenderung menetap dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang, serta ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen.
Sampai Oktober 2011, inflasi inti hanya mencapai 3,72 persen. Apabila tanpa memperhitungkan harga emas, inflasi inti per Oktober 2011 hanya 3,99 persen tahunan (year on year) dan inflasi tahun kalender (year to date) 3,27 persen.
Meskipun demikian, awan krisis yang sedang menggelayuti langit Eropa tidak akan memporakporandakan sektor keuangan dan perbankan Indonesia. Menurut Faisal Basri pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), setidaknya ada dua faktor yang membuat perekonomian Indonesia bisa bertahan dari gejolak tersebut. Pertama, sektor perbankan Indonesia masih sangat terbelakang. “Sumbangsing subsektor perbankan terhadap produk domestik bruto tak sampai 3 persen,” katanya.
Kedua, dia melanjutkan, peranan ekspor Indonesia masih sangat dangkal, bahkan yang terendah di antara negara-negara tetangga. Struktur ekspor masih didominasi oleh produk-produk sumber daya alam yang belum diolah. ”Kemerosotan pendapatan negara-negara maju tak banyak mempengaruhi permintaan terhadap produk-produk ekspor kita,” jelas Faisal.
Sementara itu pendapat yang sedikit berbeda terlontar dari Fauzi Ikhsan, ekonom senior Standard Chartered Bank. Menurut dia, krisis finansial global yang tengah terjadi di Eropa dan AS meski tidak meningkat ke level berikutnya akan tetapi memiliki dua dampak bagi Indonesia, yakni di sektor riil dan sektor finansial.
Saat ini denyut krisis Eropa lanjut dia, sudah mulai menjalar negara di Asia, terutama pada negara-negara pengekspor seperti China. Kegiatan manufaktur China melemah karena berkurangnya pemesanan dari Eropa dan AS. ”Di Indonesia, dampaknya juga terasa pada pasar modal. Investor dari Eropa dan AS dengan cepat menarik diri dan menanmkan dana mereka di pasar saham,” ujar Fauzi.
Antisipasi BI
Selaku pemegang otoritas moneter, BI tentu memiliki kesimpulan sendiri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mengemuka. Dan biasanya, bank sentral tak pernah mau mengambil risiko sekecil apapun jika tengah berhadapan dengan potensi krisis yang akan membawa Indonesia ke dalam kubangan kemerosotan ekonomi.
Pengalaman krisis 1997-1998 sudah sangat melekat di benak otoritas dan tidak mungkin mereka akan membuka kemungkinan ekonomi Indonesia terjerambab lagi seperti saat itu.
Oleh karena itu, pada akhir tahun lalu BI telah mengambil beberapa langkah strategis untuk membendung risiko yang mungkin akan terjadi dari gejolak ekonomi dunia. Salah satunya adalah dengan meningkatkan intensitas pemantauan, baik terhadap pasar keuangan maupun ketahanan perbankan dalam menghadapi gejolak.
BI juga tak lupa menyiapkan protokol manajemen krisis dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis jika hal itu benar-benar terjadi. Selain itu, regulator juga melakukan operasi ganda di pasar valuta asing dan surat berharga negara (SBN), dengan memasok valas dan menyerap rupiah untuk membeli SBN di pasar sekunder. Tindakan kongkret yang terakhir dilakukan BI adalah menurunkan suku bunga acuan dari 6,75 persen menjadi 6 persen. Hal itu dilakukan demi mengamankan perekonomian domestik dari risiko krisis global.
Menurut Darmin Nasution saat bertemu wartawan beberapa bulan lalu, langkah-langkah BI itu terangkum pada kebijakan antisipasi gejolak keuangan global. Pertama, meningkatkan intensifitas monitoring baik terhadap pasar keuangan maupun ketahanan perbankan dalam menghadapi gejolak di pasar keuangan. Kedua, mempersiapkan Protokol Management Krisis (PMK) dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. “PMK Bank Indonesia terus dikomunikasikan dengan protocol management crisis instansi lainnya”, kata Darmin.
Ketiga, adalah melakukan operation twist di pasar valas dan SBN. Keempat, menurunkan BI Rate dari 6,75 persen menjadi 6,0 persen dalam dua kali Rapat Dewan Gubernur.
Namun demikian di sisi kebijakan fiskal, selayaknya pemerintah juga berbenah dan menyiapkan langkah untuk mengantisipasi krisis seperti yang dilakukan otoritas moneter.
Hal itu diungkapkan oleh ekonom Indef, Didik J Rachbini yang justru menekankan pentingnya antisipasi gejolak ekonomi global dari sisi peran negara dan kebijakan pemerintah. Kedua hal itu harus segera dilakukan untuk menangkap momentum yang dimiliki Indonesia. ”Saat ini, citra Indonesia di dunia internasional bagus,” kata dia.
Indonesia baru saja menerima investment grade dalam peringkat utangnya dari lembaga pemeringkat Fitch. Hal itu tentu akan mengundang lebih banyak modal asing untuk masuk ke sektor keuangan dalam negeri.
Aliran dana asing yang marak akan memperkuat nilai tukar rupiah yang dalam beberapa waktu terakhir di bulan Desember tahun lalu sempat melemah. Bahkan dalam dua bulan terakhir, BI selalu mengintervensi pasar demi menjaga stabilitas rupiah.
Berdasarkan data, kepemilikan BI atas SBN melonjak drastis karena BI rajin membeli instrumen itu. Pada 30 September 2011, BI memiliki SBN Rp 17,03 triliun dan sebulan kemudian melonjak menjadi Rp 64,1 triliun. SBN tersebut digunakan BI sebagai stok atau cadangan. SP
