Risiko politik sejatinya sama dengan risiko-risiko lainnya yang sudah dikenal masyarakat dan industri keuangan. dan seperti halnya risiko-risiko lainnya, risiko politik juga bisa dan perlu dimitigasi. Salah satu mitigasi yang paling efektif adalah dengan membeli asuransi risiko politik. Praktik membeli asuransi untuk melindungi dari risiko politik biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di negaranegara yang terekspos kepada risiko politik. Indonesia, salah satunya.
Berdasarkan beberapa literatur, Asuransi Risiko Politik (Political Risk Insurance) adalah tipe asuransi yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan dalam berbagai ukuran terhadap risiko politik yang bisa mengakibatkan kerugian. Secara umum, bentuk-bentuk asuransi risiko politik tersedia dalam berbagai tipe risiko politik, seperti huru-hara politik, penyitaan atau pengambil-alihan aset oleh pemerintah, atau pengingkaran kontrak bisnis oleh pemerintah. Bisa juga berupa penyalahgunaan letter of credit (LC), kesulitan penukaran uang ke mata uang asing atau kesulitan repatriasi dana dari sebuah negara.
Dalam iklim bisnis global yang hampir tak mengenal tapal batas negara, asuransi politik tentu makin popular dan makin dibutuhkan. Dalam percaturan industri global, ada beberapa pemain global dalam asuransi risiko politik dunia. Nama-nama global seperti Asuransi AIG dari Amerika Serikat, Euler Hermes (anak usaha raksasa Allianz), Lloyd’s, dan Aon adalah beberapa pemain utama yang biasa ‘bermain’ asuransi risiko politik di dunia.
Kebanyakan perusahaan asuransi yang menyediakan asuransi risiko politik merupakan perusahaan yang sangat kuat. Hal itu wajar mengingat nilai penutupan asuransinya yang juga sangat besar. Bahkan jika ditilik lagi, sebagian besar dari pemain global ini merupakan anggota kehormatan (trusted member) dari Berne Union, persatuan perusahaan asuransi kredit swasta dan pemerintah dari Prancis, Inggris, Italia, Spanyol, dan Amerika Serikat.
Berne Union didirikan tahun 1934 di Berne, Swiss, dengan tujuan untuk secara aktif memfasilitasi perdagangan antar negara dengan mendukung adanya penerimaan internasional terhadap prinsip-prinsip yang kokoh dalam kredit ekspor dan investasi asing – selain menjadi forum pertukaran pandangan profesional di antara para anggotanya.
AIG, misalnya, menyediakan asuransi risiko politik untuk melindungi kepentingan atau investasi investor, lembaga keuangan, dan korporasi di luar negeri dari kemungkinan kerugian akibat kejadian akibat risiko politik tertentu. Perusahaan bisa membeli polis yang tidak bisa dibatalkan untuk beberapa batasan polis sehingga bisa mendapatkan keamanan jangka panjang dengan biaya yang sudah bisa diperhitungkan.
Penutupan polis yang tersedia bagi pelanggan AIG, antara lain, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi aset perusahaan; mata uang yang tidak bisa dikonversikan ke mata uang asing dan ditransfer; kerusuhan politik (termasuk terorisme dan perang). Juga pelanggaran terhadap kontrak akibat kejadian politik; gagal bayar negara; dan penyalahgunaan jaminan kontrak dan obligasi. Batas nilai polis dari setiap risiko ditetapkan 120 juta dollar AS.
Euler Hermes menyediakan jasa asuransi kredit, penjaminan kontrak (semacam surety bonds), dan penagihan utang, termasuk yang terjadi akibat risiko politik. Setiap tahun, Euler Hermes mengeluarkan Peta Risiko Negara (Country Risk Map), yang memasukkan berbagai faktor ekonomi-politik dalam membuat Peta Risiko Negara tersebut. Secara ringkas, cakupan bisnis Euler Hermes tersaji pada Gambar 1.
Sementara itu, raksasa asuransi asal Inggris Lloyd’s menyediakan jasa asuransi politik mencakup setidaknya tiga hal. Pertama, penutupan terkait perdagangan. Ini termasuk asuransi dari risiko embargo ekspor atau impor, tidak dikirimnya barang yang sudah dibayar, tidak dibayarnya barang yang sudah dikirim, pembatalan lisensi, dan pelanggaran terhadap jaminan kontrak.
Kedua, asuransi aset akibat huru-hara politik. Asuransi properti ini termasuk perang terhadap tanah, terorisme, demonstrasi kerja, penjarahan dan kerusakan besar akibat tindakan masyarakat. Ketiga, asuransi penutupan aset lainnya. Ini termasuk asuransi akibat penyitaan atau pengambil-alihan aset tetap atau bergerak, kesulitan penukaran uang ke mata uang asing, dan kepemilikan pesawat terbang.
Dalam profil layanan resminya, Aon yang bergerak dalam konsultansi dan asuransi manajemen juga menyediakan jasa yang hampir sama dengan beberapa perusahaan di atas. Contohnya, pengambil-alihan atau nasionalisasi aset, embargo ekspor atau impor, pembatalan lisensi ekspor atau impor, kerusakan aset akibat kerusuhan politik, pembatalan atau pelanggaran kontrak, moratorium akibat mata uang tidak bisa dikonversi ke mata uang asing, barang yang tidak dikirim/dibayar, pembatalan jaminan akibat alasan yang tidak adil atau politik, pemaksaan divestasi, dan tidak dibayarnya oleh pemerintah dan/atau lembaga terkait kepada pemerintah utang perdagangan kepada lembaga keuangan.
“Pokoknya, kami menyediakan asuransi mengantisipasi berbagai tindakan pemerintah yang mungkin diambil sehingga mengakibatkan kenaikan biaya, penalti, penutupan secara paksa, kehilangan laba atau kerusakan akibat dilikuidasi,” ujar Cybil Rose dari Aon, yang dihubungi Stabilitas via email. Sayang Cybil Rose tidak menceritakan lebih detil tentang siapa saja klien yang membeli asuransi risiko politik ini, termasuk klien mereka yang beroperasi di Indonesia.
Satu hal yang pasti, Aon melihat asuransi risiko politik sangat diperlukan bagi perusahaan yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Di satu sisi, menurut Aon, negara berkembang merupakan ladang menarik untuk mendapatkan pertumbuhan usaha. Namun, di sisi lain, negara berkembang juga menyimpan risiko yang lebih tinggi, termasuk risiko politik, terutama di negara yang ekonominya belum matang, aset, kontrak, dan pinjaman bisa berisiko akibat adanya tindakan pemerintah. Adanya risiko politik yang besar berakibat kepada rantai pasok menjadi lebih rentan. Mengacu kepada Peta Risiko Politik yang diterbitkan Aon, hampir 50 persen peningkatan gangguan terhadap rantai pasok diakibatkan oleh embargo, campur tangan, pemogokan, dan penjarahan oleh masyarakat sipil.
Risiko Politik Global
Seluruh perusahaan yang menyediakan jasa asuransi risiko politik menetapkan premi polis berdasarkan lokasi atau negara yang akan menjadi tanggungan asuransi. Semakin tinggi risiko politiknya, semakin tinggi pula premi yang harus dibayar. Faktor di mana perusahaan induk itu berasal (umumnya di negara-negara maju) tidak menjadi pertimbangan yang penting.
Perusahaan asuransi juga menyediakan kontrak asuransi risiko politik global (Global Contract), yaitu kontrak asuransi yang menutup risiko di lebih dari satu negara. Contohnya: sebuah kontrak dibuat oleh sebuah perusahaan, di mana lokasi yang diasuransikan dijelaskan secara rinci, dan definisi yang diasuransikan termasuk badan usaha lain atau pendirian perusahaan yang berlokasi di Negara lain. Kontrak bisa saja menyebutkan entitas spesifik atau bisa juga menyatakan bahwa seluruh anak usaha, perusahaan terafiliasi, cabang- cabang atau bentuk pendirian usaha lainnya. Kontrak global juga bisa terjadi bila mencakup perlindungan properti akibat kerusuhan politik, di mana properti yang diasuransikan berlokasi di lebih dari satu negara.
Amerika dan Kanada adalah dua negara utama di mana pemerintahnya aktif menyediakan jasa asuransi risiko politik untuk mendukung ekspansi bisnis perusahaan-perusahaan dari negara mereka. Amerika memiliki Overseas Private Investment Corporation (OPIC), lembaga keuangan milik pemerintah yang bertugas memobilisasi modal swasta untuk membantu mengatasi tantangan-tantangan pembangunan, khususnya melalui pengembangan kebijakan luar negeri Amerika.
Karena OPIC bekerja dengan swasta Amerika, maka ia membantu pebisnis Amerika untuk mendapatkan bisnis di negara-negara sedang berkembang. Ia juga menjadi katalisator peluang pertumbuhan pendapatan, lapangan kerja dan ekonomi di Amerika dan di negara perusahaan Amerika itu beroperasi. OPIC menyediakan pembiayaan, penjaminan, asuransi risiko politik, dan dukungan bagi peningkatan dana investasi.
Menariknya, OPIC tidak hidup dari biaya pajak rakyat Amerika. Perusahaan ini menghidupi dirinya dengan usaha sendiri. Didirikan 1971, OPIC memberikan jasa kepada perusahaan yang sudah maupun baru melakukan pengembangan bisnis di lebih dari 150 negara. Hingga saat ini, OPIC telah mendukung investasi lebih dari 200 miliar dollar AS untuk 4.000 proyek lebih, menciptakan sekitar 76 miliar dollar AS ekspor Amerika, dan mendukung penciptaan 278.000 lapangan kerja di Amerika.
OPIC menyediakan asuransi risiko politik untuk para investor, peminjam, kontraktor, eksportir, dan lembaga swadaya masyarakat AS untuk berinvestasi di 150 negara lebih. Termasuk di negara-negara dengan risiko sangat tinggi macam Kongo, Irak, Afghanistan, Pakistan, dan lain-lain. Adapun jenis penutupan asuransi risiko politik yang disediakan adalah kegagalan penukaran uang ke mata uang asing, pengambil-alihan dan intervensi melawan hukum oleh pemerintah, risiko terkait regulasi, kerusuhan politik, dan produk-produk khusus lainnya.
Lantas, berapa biaya premi dari asuransi risiko politik tersebut? Beberapa perusahaan asuransi global di atas tidak menyediakan informasi spesifik soal biaya premi asuransi risiko politik. “Soalnya, nilai premi sangat tergantung kepada banyak faktor,” ungkap Cybil Rose diplomatis. Meski demikian, lembaga yang menerangkan soal biaya premi asuransi risiko secara cukup terbuka adalah OPIC, bahkan boleh dibilang lembaga inilah satu-satunya yang melakukannya. OPIC memiliki indikasi biaya premi seperti tertera di Tabel 1.
Di Indonesia, saat hajatan politik digelar tahun, risiko politik pun meningkat. Dua gelaran pesta demokrasi yang dilaksanakan hampir bersamaan tentu menjadi perhatian serius investor terutama perusahaan-perusahaan berskala internasional. Namun kekhawatiran itu beralasan mengingat, dalam kajiannya untuk Indonesia, Aon dan Euler Hermes menyebutkan tentang meningkatnya risiko berbisnis di Indonesia akibat peristiwa politik tersebut – di samping faktor-faktor lainnya.
Indonesia bersama India, Afrika Selatan, Turki dan Brasil merupakan lima negara berkembang yang terekspos risiko politik tahun ini. Indonesia bahkan di-highlight karena menyelenggarakan dua pemilihan umum –anggota legislatif dan Presiden. Kondisi ini dianggap sebagai penyebab munculnya titik panas dalam perekonomian di mata investor global. Itu artinya makin banyak perusahaan yang seharusnya membeli asuransi politik, bukan?
Menurut pakar manajemen risiko, Gayatri Rawit Angreni, pembelian asuransi risiko politik harus dilakukan guna mentransfer risiko politik perusahaan kepada pihak asuransi dan reasuransi. Mengingat kekhususan asuransi ini, perusahaan harus memilih asuransi yang sudah berpengalaman menjamin kerugian jenis risiko politik yang teridentifikasi memiliki frekuensi kejadian yang jarang namun dengan dampak kerugian yang sangat tinggi. “Perlindungan yang diberikan berupa penggantian fasilitas, infrastruktur dan komponen neraca perusahaan yang dipilih, ketika risiko politik benar-benar terjadi,” kata dia.
