JAKARTA, Stabilitas.id – Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp96,4 triliun hingga Januari 2024. Capaian tersebut setara dengan 3,9% dari pagu belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp2.467,5 triliun.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN Kita secara daring, pada Kamis (22/2/24).
“Belanja pemerintah pusat tahun 2024 Januari ini lebih tinggi dibandingkan 2023 dan 2022, meskipun relatif hampir sama dengan situasi tahun 2021. Tentu ini menggambarkan tren dari belanja pada bulan Januari dan karena ini adalah tahun Pemilu memang dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan Pemilu,” ungkap Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu memaparkan realisasi belanja dari Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp44,8 triliun atau 4,1% dari pagu Rp1.090,8 triliun, terutama dikontribusikan oleh belanja mendukung persiapan Pemilu yang terealisasi sebesar Rp16,5 triliun per 12 Februari 2024.
Selain Pemilu, realisasi belanja K/L termasuk belanja pegawai Rp15,3 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri sebesar Rp10,3 triliun dan tukin, honorarium, lembur mencapai Rp5 triliun.
Sementara, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp4,1 triliun pada bulan Januari 2024, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,6 triliun. Kenaikan belanja modal pada tahun 2024 karena meningkatnya belanja sarana prasarana (sarpras) bidang ketahanan dan keamanan Polri dan sarpras kesehatan Kementerian Kesehatan.
Di sisi lain, belanja non Kementerian/Lembaga sebesar Rp51,6 triliun atau 3,8% dari pagu APBN 2024 yang sebesar Rp1.376,7 triliun yang dipengaruhi oleh realisasi pembayaran manfaat pensiun. Adapun realisasi transfer ke daerah sebesar Rp87,8 triliun atau 10,2% dari total alokasi pada APBN 2024 sebesar Rp857,6 triliun.
Dengan demikian, belanja negara hingga Januari 2024 telah terealisasi sebesar Rp184,2 triliun atau 5,5% dari pagu belanja APBN 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun.
Belanja negara terserap optimal untuk menopang aktivitas ekonomi, meningkatkan daya beli, dan mendukung agenda pembangunan, di antaranya pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bantuan sosial, Pemilu, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan Proyek Strategis Nasional (PSN).***
