JAKARTA, Stabilitas.id – Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai Rupiah secara periodik yang terdiri atas indikator nilai tukar dan inflasi, sebagai berikut:
- Perkembangan Nilai Tukar 21 – 25 November 2022
Pada akhir hari Kamis, 24 November 2022
- Rupiah ditutup pada level (bid) Rp15.663 per dolar AS.
- Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke 6,94%.
- DXY melemah ke level 106,08.
- Yield UST (US Treasury) Note 10 tahun turun ke level 3,693%.
Pada pagi hari Jumat, 25 November 2022
- Rupiah dibuka pada level (bid) Rp15.640 per dolar AS.
- Yield SBN 10 tahun naik ke 6,65%.
Aliran Modal Asing (Minggu IV November 2022)
- Premi CDS Indonesia 5 tahun turun ke 98,52 bps per 24 November 2022 dari 108,61 bps per 18 November 2022.
- Berdasarkan data transaksi 21 – 24 November 2022, nonresiden di pasar keuangan domestik beli neto Rp11,71 triliun terdiri dari beli neto Rp9,72 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp1,99 triliun di pasar saham.
- Selama tahun 2022, berdasarkan data setelmen s.d. 24 November 2022, nonresiden jual neto Rp165,71 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp75,40 triliun di pasar saham.
- Perkembangan Inflasi
- Berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu IV November 2022, perkembangan harga sampai dengan minggu ke empat November 2022 diperkirakan terjadi inflasi sebesar 0,18% (mtm).
- Komoditas utama penyumbang inflasi November 2022 sampai dengan minggu ke empat yaitu telur ayam ras dan tomat masing-masing sebesar 0,03% (mtm), daging ayam ras, air kemasan, emas perhiasan, dan rokok kretek filter masing-masing sebesar 0,02% (mtm), tempe, jeruk, sawi hijau, tahu mentah, beras, dan minyak goreng masing-masing sebesar 0,01% (mtm). Sementara itu, sejumlah komoditas yang menyumbang deflasi pada periode ini yaitu cabai merah sebesar -0,09% (mtm), cabai rawit sebesar -0,03% (mtm), serta bawang putih dan angkutan udara masing-masing sebesar -0,01% (mtm).
Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut.***
