JAKARTA, Stabilitas.id – Presiden Joko Widodo mengaharapkan kehadiran Pelabuhan Tanjung Ular meningkatkan mobilitas barang yang mendongkrak daya saing daerah setempat.
Hal ini diungkapkapkan Presiden saat melakukan peninjauan langsung Pelabuhan Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Kamis (20/10/22).
“Kita harapkan dengan Pelabuhan Tanjung Ular ini memberi mobilitas barang, utamanya CPO (minyak sawit mentah), utamanya timah bisa melalui Pelabuhan Tanjung Ular ini sehingga ada daya saing yang baik bagi produk-produk, baik yang berasal dari Kabupaten Bangka Barat maupun Provinsi Bangka Belitung,” ungkap Presiden.
Menurutnya, saat ini progres pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular telah selesai 99 persen dan tinggal menambahkan sentuhan akhir.
Selanjutnya, Kementerian Perhubungan akan menjadi pengelola sementara Pelabuhan Tanjung Ular sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah setempat.
“Di awal manajemen oleh Kementerian Perhubungan, kemudian nanti pemda dampingi. Apabila dirasa sudah siap, kementerian mundur, diambil alih oleh pemerintah daerah,” ungkap Kepala Negara.
Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, Pelabuhan Tanjung Ular dibangun selama kurang lebih dua tahun dari 11 Desember 2020. Pelabuhan Tanjung Ular hanya melayani kegiatan bongkar muat barang (kargo umum dan CPO) dan tidak ada aktivitas kapal penumpang.
Pelabuhan yang memiliki dermaga seluas 80 x 10 meter tersebut diproyeksikan bisa melayani aktivitas bongkar sebanyak 22.384 ton pada tahun 2023 dan 39.976 ton pada tahun 2040, serta aktivitas muat sebanyak 11.867 ton pada tahun 2023 dan 28.647 ton pada tahun 2040.
Turut mendampingi Presiden saat meninjau Pelabuhan Tanjung Ular yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, dan Bupati Bangka Barat Sukirman.***
