Pemerintah merealisasikan belanja bantuan sosial (bansos) Rp 78,3 triliun pada Semester I 2026. Cek rincian penyaluran PKH, Sembako, hingga KIP.
Stabilitas.id – Pemerintah mengalokasikan anggaran Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp 78,3 triliun sepanjang Semester I-2026. Capaian tersebut setara dengan 48,2% dari total pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Laporan APBN KiTA Edisi Juni 2026 yang dirilis Kementerian Keuangan menunjukkan, realisasi belanja perlindungan sosial ini mencatatkan pertumbuhan tipis 0,4% secara tahunan (year-on-year) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 78 triliun.
Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II serta pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) semester I tahun ajaran 2026 menjadi penggerak utama penyerapan anggaran bansos di paruh pertama tahun ini.
Rincian Penyaluran Program Bansos Utama
Secara terperinci, alokasi bansos hingga akhir Juni 2026 telah didistribusikan ke berbagai program prioritas perlindungan masyarakat:
-
Program Keluarga Harapan (PKH): Terealisasi Rp 14,5 triliun yang menjangkau 9,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
-
Kartu Sembako: Tersalurkan sebesar Rp 19,7 triliun bagi 17,6 juta KPM.
-
PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran): Menyerap Rp 23,2 triliun untuk menjamin layanan kesehatan 96,7 juta peserta.
-
Program Indonesia Pintar (PIP): Cair sebesar Rp 8,8 triliun bagi 12,6 juta siswa.
-
KIP Kuliah: Terealisasi Rp 8,2 triliun yang diterima oleh 940,5 ribu mahasiswa.
-
Rehabilitasi & Bencana: Sebesar Rp 3,9 triliun dialokasikan untuk asistensi sosial, rehabilitasi, serta penanggulangan bencana.
Belanja Pemerintah Pusat Melonjak 29,4%
Penyaluran bansos juga turut mendorong pergerakan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga Semester I-2026 yang mencapai Rp 658,9 triliun atau 43,6% dari pagu APBN. Selain bansos, pendorong utama belanja K/L adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, serta pembayaran THR dan Gaji ke-13 ASN.
Secara keseluruhan, akumulasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada Semester I-2026 telah menembus Rp 1.298,6 triliun, atau melonjak 29,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Angka ini merepresentasikan 41,2% dari target APBN 2026.
Adapun komposisi Belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri dari:
-
Belanja K/L: Sebesar Rp 658,9 triliun.
-
Belanja Non-K/L: Sebesar Rp 639,7 triliun, yang didominasi oleh pembayaran pensiun, penyaluran subsidi, serta pembayaran kompensasi energi (BBM dan listrik). ***
