JAKARTA, Stabilitas.id – Hingga 14 Desember 2022, kinerja baik APBN tetap terjaga yang terlihat dari belanja negara mencapai Rp2.717,6 triliun atau setara dengan 87,5% dari target yang ingin dicapai.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita, yang berlangsung di Jakarta, pada Selasa (20/12/22).
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga memperinci, belanja negara terdiri atas belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) Rp 954,4 triliun yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, balanja barang dan belanja modal.
Selanjutnya, dilakukan juga belanja non K/L sebesar Rp1.013,5 triliun yang digunakan untuk membayar kompensasi, pemberian subsidi, dan program kartu pra kerja.
“Untuk para masyarakat yang terus mencari kerja dan mencari keahlian serta pelatihan kita telah menaikkan kartu prakerja sebesar Rp17,8 triliun, dari tadinya pagunya hanya Rp7 triliun. Ini adalah APBN yang langsung dinikmati masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, terdapat juga komponen penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp749,75 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari penyaluran untuk kebutuhan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non-Fisik, Dana Insentif Daerah (DID), Pendanaan Otonomi Khusus (Otsus), serta Dana Desa (DD).
“Kalau kita lihat dari APBD sekali lagi, dengan transfer Rp749,75 daerah masih memiliki sumber penerimaan lain yaitu pendapatan asli daerah. dan kita lihat perekonomian daerah di seluruh Indonesia juga sudah mulai menunjukkan kebangkitan sesuai dengan pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Menkeu.
Di sisi lain, penerimaan daerah mengalami peningkatan 9,4% yang memperlihatkan ekonomi di daerah yang mulai meningkat, terutama pertumbuhan pajak jenis konsumtif (pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, dan bahan bakar kendaraan bermotor).
Di sisi lain, belanja pemerintah daerah hingga akhir November 2022 tercatat sebesar Rp 858,01 Triliun Rupiah atau naik sebesar 1,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Belanja terbesar masih didominasi oleh belanja pegawai Rp323,67 triliun, belanja barang 236,95 triliun, belanja modal Rp105,87 triliun, dan belanja lainnya sebesar Rp 191,53 triliun.
“Ini adalah kenaikan yang sangat baik dan kita harapkan semakin produktif dari belanja belanja di daerah,” jelasnya.
Di samping itu, komponen lainnya adalah pembiayaan investasi yang tercatat hingga 14 Desember 2022 mencapai Rp82,05 triliun. Dana ini disalurkan terutama bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti PT Adhi Karya, Waskita, dan Hutama Karya yang telah terealisasi.
Selain itu, disalurkan juga untuk PLN dalam rangka elektrifikasi, peningkatan SDM melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dukungan terhadap insfrastruktur proyek strategis nasional melalui LMAN, dukungan pembiayaan Perumahan melalui PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) persero, serta dukungan pemerintah terhadap penerbangan nasional Indonesia melalui PT Garuda Indonesia.***
