JAKARTA, Stabilitas.id – Di tengah gejolak dinamika global, realisasi postur APBN hingga akhir Februari 2025 masih selaras dengan target yang tertuang dalam UU No 62 Tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang digelar pada Kamis (13/3) di Aula Mezzanine Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta.
Menteri Keuangan mengungkapkan, realisasi Pendapatan Negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun atau 10,5% dari target APBN tahun ini. Penerimaan perpajakan mencatatkan angka Rp240,4 triliun atau 9,7% dari target tahun ini, terdiri dari penerimaan pajak Rp187,8 triliun (8,6% dari target) serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp52,6 triliun (17,5% dari target). Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah terkumpul sebanyak Rp76,4 triliun atau 14,9% dari target APBN.
Ia menjelaskan bahwa pola realisasi Pendapatan Negara tetap sama dari tahun ke tahun dengan realisasi Januari dan Februari yang mengalami penurunan. “Kita melihat ada beberapa perlambatan terutama karena adanya koreksi harga-harga komoditas yang memberi kontribusi penting bagi perekonomian kita seperti batu bara kemudian minyak dan dalam hal ini nikel,” jelas Sri Mulyani.
Menurutnya penerapan beberapa kebijakan seperti Tarif Efektif Rata-rata (TER) menimbulkan perubahan atau shift dari sisi beberapa Penerimaan Negara terutama PPh 21. Selain itu, adanya restitusi yang cukup signifikan pada awal tahun 2025 juga menyebabkan penurunan. Namun demikian, pencapaian akan terus diupayakan optimalisasi melalui berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif.
Dari sisi belanja, APBN mencatatkan realisasi Belanja Negara sebesar Rp348,1 triliun atau 9,6% dari total pagu anggaran belanja tahun ini. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp211,5 triliun atau 7,8% dari target. Terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga Rp83,6 triliun (7,2% dari target) dan Belanja Non-K/L mencapai Rp127,9 triliun (8,3% dari target). Sedangkan Transfer ke Daerah mencatatkan realisasi cukup tinggi sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9 dari target.
Sementara itu, Menkeu juga memaparkan bahwa Keseimbangan Primer dalam posisi surplus Rp48,1 triliun sedangkan defisit mencapai Rp31,2 triliun atau 0,13 dari PDB serta Pembiayaan Anggaran tercapai Rp220,1 triliun. “Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya APBN didesain dengan defisit Rp616,2 triliun jadi ini defisit 0,13% tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB,” ujar sang Bendahara Negara. ***
