JAKARTA, Stabilitas.id – PT Bank Mandiri melalui Office of Chief Economist memberikan beberapa catatan ekonomi di awal Mei 2025. Salah satunya mengenai jumlah pengangguran meningkat 83,45 ribu orang pada Februari 2025.
Jumlah angkatan kerja pengangguran tercatat sebanyak 7,28 juta orang, naik 1,11% yoy (vs. -9,89% pada Februari 2024). Namun, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun sebesar -0,06% menjadi 4,76% pada Februari 2025 karena jumlah angkatan kerja meningkat. Sementara itu, jumlah penyerapan penduduk yang bekerja meningkat 2,52% menjadi 145,77 juta orang, atau bertambah 3,59 juta orang sejak Februari 2024.
Tingkat pengangguran laki-laki meningkat sementara tingkat pengangguran perempuan menurun.
Tingkat pengangguran laki-laki naik 0,02% menjadi 4,98% pada Februari 2025 sedangkan tingkat pengangguran perempuan turun -0,19% menjadi 4,41%. Menurut tempat tinggal, tingkat pengangguran di perkotaan lebih tinggi daripada perdesaaan. Namun, tingkat pengangguran menurun baik di perkotaan maupun perdesaan dengan masing-masing terkontraksi sebesar -0,16% dan -0,04%
Menurut usia, tingkat pengangguran kelompok umur 15-24 tahun menjadi yang tertinggi di antara kelompok umur lainnya.
Tingkat pengangguran penduduk muda yang berisi kelompok umur 15-24 tahun mencapai 16,16% pada Februari 2025. Sementara itu, tingkat pengangguran kelompok umur 25-59 tahun dan di atas 60 tahun masing-masing tercatat sebesar 3,04% dan 1,67%. Meskipun demikian, tingkat penggangguran kelompok umur 15-24 tahun dan 25-59 tahun masing-masing mengalami penurunan sebesar -0,26% dan -0,04% yoy pada Februari 2025.
Pemerintah berusaha mengantisipasi kenaikan jumlah pengangguran pada tahun 2025.
Kenaikan Pengangguran pada Februari 2025 juga disertai oleh jumlah PHK yang mencapai 18,6 ribu orang pada Februari 2025. Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK sebagai respon atas meningkatnya data pengangguran dan jumlah PHK. Pembentukan satgas ini diharapkan dapat membantu permasalahan terkait data dan peta sektor yang terdampak, serta dapat mempersiapkan perlindungan sosial untuk korban PHK. ***
