Stabilitas.id – Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diproyeksikan akan semakin berat pada tahun 2026. Beban bunga utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp599,44 triliun, meningkat sekitar 8,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2025 yang berada di angka Rp552,14 triliun.
Kenaikan signifikan ini dipicu oleh tingginya kebutuhan pembiayaan negara di tengah kondisi ekonomi global yang masih ketat. Berdasarkan Laporan Analisis Kritis Keberlanjutan Utang Indonesia 2026 yang disusun oleh Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), beban bunga tersebut saat ini telah menyedot sekitar 22,27% dari total pendapatan perpajakan negara.
Angka ini dinilai cukup mengkhawatirkan karena jauh melampaui standar keamanan internasional. Umumnya, rasio ideal beban bunga utang terhadap pendapatan negara berada di kisaran 10% untuk dianggap sehat, sebagaimana yang ditetapkan oleh IMF. Dengan rasio yang ada saat ini, posisi fiskal Indonesia dinilai telah memasuki level “waspada tinggi” dalam pengelolaan utang.
Fenomena “Belanja Paksa”
Situasi menjadi lebih mendesak jika pembayaran pokok utang turut diperhitungkan. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa total kewajiban yang harus ditanggung pemerintah—gabungan pokok dan bunga—diperkirakan menembus sekitar 45% dari penerimaan pajak negara.
Kondisi ini menciptakan fenomena “belanja paksa” (forced spending). Alokasi anggaran negara menjadi semakin kaku dan terbatas karena pemerintah harus memprioritaskan pembayaran kewajiban kepada kreditur dibandingkan mendanai program produktif, layanan publik, maupun perlindungan sosial.
“Indonesia sebaiknya tidak terjebak dalam rasa aman palsu yang diberikan oleh rasio utang terhadap PDB yang moderat, sementara fondasi likuiditas dan solvabilitasnya sedang mengalami pengeroposan sistemik,” tulis laporan tersebut, Senin (20/4/2026).
Tantangan Suku Bunga Global
Tingginya beban bunga ini tidak lepas dari biaya pinjaman yang mahal. Imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun tercatat masih bertahan di level tinggi, yakni sekitar 6,6% hingga 6,9%.
Pemerintah terpaksa mempertahankan tingkat bunga tersebut untuk menjaga daya tarik instrumen utang di tengah tren suku bunga global yang cenderung bertahan tinggi lebih lama (higher for longer). Akibatnya, biaya pinjaman tetap mahal dan terus membebani kas negara.
Laporan ISEAI menilai, tanpa upaya signifikan untuk meningkatkan penerimaan negara—terutama melalui reformasi perpajakan yang lebih agresif—serta pengendalian belanja yang lebih ketat, tekanan beban bunga utang diprediksi akan terus meningkat. Kondisi ini berpotensi membebani APBN secara signifikan dalam jangka menengah hingga jangka panjang. ***
