JAKARTA, Stabilitas.id – Bank Indonesia menekankan pentingnya mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi lintas batas atau dikenal dengan Local Currency Transaction (LCT) sebagai upaya pendalaman pasar keuangan, mengurangi volatilitas nilai tukar, dan membentuk efisiensi harga.
Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dalam pertemuan Executives Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) ke-29 yang ini diselenggarakan di Penang, Malaysia, pada Senin (15/7/24).
Pada pertemuan tersebut, para gubernur bank sentral secara umum membahas berbagai kebijakan dan inisiatif yang sejalan dengan perkembangan ekonomi terkini dan tantangan kebijakan global, pengendalian inflasi, dan arus modal.
EMEAP Governors Meeting sebagai forum bertukar pandangan antar gubernur bank sentral di wilayah Asia Pasifik Forum ini, turut menindaklanjuti pembahasan 66th EMEAP Deputies’ and Related Meetings di Bali, April 2024 lalu.
Inisiatif LCT terus menunjukkan perkembangan yang positif pasca implementasinya, terlihat dari peningkatan volume transaksi dan jumlah pelaku usaha yang difasilitasi, maupun pembentukan harga yang semakin efisien.
Terkait hal itu, dalam forum Gubernur Perry memaparkan tiga upaya penting dalam meningkatkan implementasi LCT, yaitu: (i) mendorong ekosistem yang memadai dengan cakupan partisipan, produk, harga, dan infrastruktur; (ii) memperkuat peran aktif otoritas dalam mendorong terciptanya ekosistem LCT yang optimal serta mengembangkan pasar keuangan dalam mata uang lokal; dan (iii) mempererat sinergi antar otoritas baik domestik maupun di negara mitra.
Saat ini, BI telah memiliki kerja sama LCT dengan 8 (delapan) negara, dan 6 (enam) di antaranya merupakan negara anggota EMEAP.
Lebih lanjut, para gubernur bertukar pandangan mengenai efektivitas instrumen kebijakan untuk melengkapi kebijakan makroekonomi tradisional dan pengelolaan dampak dari ketidakpastian eksternal.
Selanjutnya, pertemuan menyambut baik Keketuaan Working Groups EMEAP periode 2024-2026 dengan peran Bank Indonesia sebagai Ketua pada Working Group on Banking Supervision.***
