Jakarta –Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia secara berkesinambungan akan bekerja sama terus menerus melakukan kegitan sosialisasi dan edukasi terkait perlindungan dan penghormatan terhadap HKI kepada masyarakat luas dalam berbagai bentuk.
Selain dari pada kegiatan sosialisasi dan edukasi tersebut, DJHKI juga secara konsisten, yang dilakukan oleh PPNS melakukan kegiatan visit, penindakan dan atau sosialisasi terkait penegakan hukum pelanggaran HKI.
“Kedua langkah tersebut di atasmerupakan hal yang akan dilakukan secara terus menerus sehingga dapat memberikan dampak yang optimal terhada perlindungan dan penghormatan HKI di Indonesia, karena konsumenakhir jugaakan sadar bahwa produk palsu/melanggar HKI adalah produk yang merugikan bagi konsumen, tidak hanya merugikan bagi pemegang merek,” ungkap TosinJunansyah, S.H., M.H. – Direktur Penyidikan, Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual (DJHKI), Kementerian Hukum dan HAM RI.
Sejauh ini pemerintah telah secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat diantaranya kepada penjual, toko-toko, pusat perdagangan dan khususnya konsumen. Salah satu contoh kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh DJHKI bersama dengan MIAP adalah sosialiasi perlindungan Hak Cipta di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dan Juanda pada bulan Maret 2014.
Pentingnya kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagai upaya penanggulangan pemalsuan juga diyakini oleh kepolisian. Sehubungan dengan hal tersebut Kepolisian bersama –sama dengan MIAP setiap tahunnya melakukan sosialisasi dan edukasi di Mal – Mal dan pameran IT di beberapa kota besar di Indonesia. “Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh polisi lebih ditujukan kepada penjual karena kami ingin penjual mengerti akan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada mereka apabila mereka melakukan pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual” ungkap AKBP Drs. Rusharyanto – Penyidik Mabes Polri.
Justisiari P Kusumah – Sekretaris Jenderal, MIAP menegaskan, MIAP selaku mitra dan bagain dari pemangku kepentingan seperti DJHKI mendukung dan mengapresiasi komitmen dan upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah pemalsuan dan masalah HKI lain pada umumnya.
“Sebagai upaya nyata dari pemerintah, MIAP mendukung dan mengapresiasi pemerintah Indonesia telah melakukan upaya –upaya nyata untuk menanggulangi tindakan pemalsuan. Hasil survey dampak ekonomi tersebut bukan langsung menunjukan kurangnya upaya penegakkan hukum atau kurangnya komitmen penegakkan hukum di Indonesia, karena MIAP menyadari bahwa penegakkan hukum terkait merek adalah tergantung juga pada pemilik merek tersebut, karena pelanggaran merek adalah merupakan suatu delik aduan. MIAP juga menyadari dan mengapreasiasi langkah-langkah nyata yang dilakukan dalam pemberantasan pemalsuan dan pembajakan serta upaya perlindungan HKI pada umumnya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. Ini adalah merupakan tugas berat bersama, tapi kami optimis jika kami bersinerji pemalsuan akan dapat dikurangi” kata Justrisiari.
MIAP menilai, kegiatan sosialisasi dan edukasi terhadap penghormatan dan penghargaan terhadap HKI tentunya harus dilakukan dari berbagai lini, tidak hanya kepada pembuat dan penjual dan atau pelaku bisnis lainnya, akan tetapi juga konsumen pengguna (konsumen akhir).
“MIAP secara berkala selalu memberikan masukan-masukan kepada para pemangku kepentingan HKI, termasuk pemerintah mengenai gambaran kondisi peredaran produk-produk palsu / melanggar HKI baik langsung maupun tidak, salah satunya melalui survei tentang dampak pemalsuan di beberapa bidang industri. Adanya hasil survei juga diharapkan dapat merubah pola pikir dan paradigma dikalangan konsumen akhir, sehingga para konsumen bisa menyadari bahwa mengkonsumsi barang palsu tidaklah semata-mata merugikan pemilik merek tapi juga merugikan negara Indonesia pada umumnya”
MIAP juga menyambut baik, dari persepektif peraturan Hukum, Pemerintah pada tahun 2014 telah mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta baru No. 28 Tahun 2014 dimana dalam Undang-Undang tersebut diatur beberapa ketentuan baru seperti tindakan pembajakan. Selain itu, Undang –Undang No. 28 tahun 2014 juga mengatur mengenai kewajiban pengelola pusat perdagangan untuk tidak membiarkan perdagangan barang/jasa hasil perdagangan hak cipta di lingkungan tempat perdagangannya. “Undang-Undang Hak Cipta yang baru diharapkan dapat menekan angka pembajakan di Indonesia terutama dengan adanya sanksi pidana berat atas tindakan pembajakan. Kami berharap pendekatan yang sama bisa dilakukan terkait RUU Merek yang sudah masuk Prolegnas tahun ini ”, kata Justisiari.
Selanjutnya, perbaikan dari segi regulasi diharapkan juga dapat diberikan oleh Undang-Undang Merek yang saat ini RUU Merek telah masuk dalam Program Legislatif Nasional 2015.
