JAKARTA, Stabilitas.id – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan BP Tapera dalam memberikan solusi pembiayaan rumah bersubsidi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Langkah ini menjadi salah satu upaya BNI dalam mendukung target pemerintah untuk menyediakan hunian terjangkau bagi 20.000 PMI.
Nota kesepahaman atau _Memorandum of Understanding_ (MoU) dilakukan antara BNI dengan Kementerian PKP, KP2MI, BP Tapera, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Acara tersebut digelar di Perumahan Bumi Pagaden Permai 3, Subang, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025).
Hadir dalam acara tersebut diantaranya Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies serta Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho.
“Nota kesepahaman ini merupakan sinergi bersama dalam mendukung pembiayaan perumahan bagi Pekerja Migran Indonesia melalui Program BP Tapera dan KPR Sejatera, sekaligus wujud nyata BNI sebagai bank global yang hadir untuk masyarakat Indonesia di penjuru dunia,” kata Corina Leyla Karnalies dalam keterangan tertulis.
Program ini merupakan wujud nyata pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi para Pekerja Migran Indonesia.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, melalui skema pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan, BP Tapera dan para mitra kerja menghadirkan solusi hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan para PMI dan keluarganya.
“Kami memahami bahwa memiliki rumah sendiri adalah impian banyak PMI. Sinergi ini adalah bentuk apresiasi negara kepada para Pahlawan Devisa yang telah berjuang di luar negeri,” ujar dia.
Lebih lanjut, Heru juga menyampaikan komitmennya untuk menghadirkan hunian yang tidak hanya terjangkau, namun juga berkualitas.
Dalam kesempatan tersebut, dilaksanakan juga akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diwakili tiga orang PMI. Selain itu, sebanyak 90 PMI turut menyaksikan acara tersebut secara daring diantaranya mereka yang berada di Hong Kong dan Taiwan.
Program ini mendapat perhatian luas karena menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya menghargai jasa para pekerja migran, tetapi juga memastikan mereka dan keluarganya memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kontribusi sektor perumahan dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. ***
