JAKARTA, Stabilitas.id – Seperti negara-negara lain di dunia, Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar se-Asia Tenggara masih menghadapi berbagai risiko yang makin intensif, seperti ketidakpastian kebijakan ekonomi global dan gejolak finansial global.
Menurut laporan baru Bank Dunia yang dikeluarkan hari ini (17/1) dalam Laporan Indonesia Economic Quarterly edisi Januari, serangkaian reformasi kebijakan fiskal dan iklim usaha diperkirakan akan meningkatkan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan tumbuh sebesar 5,3% pada tahun 2017.
Menurut laporan tersebut, kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia telah membaik seiring dengan penetapan sasaran penerimaan yang lebih realistis dalam APBN 2017. Namun untuk meningkatkan pendapatan pajak Indonesia masih perlu mempercepat reformasi administrasi dan kebijakan pajak.
“APBN 2017 telah memperbaiki mutu belanja pemerintah Indonesia, termasuk menjaga alokasi belanja yang lebih besar untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial, serta menetapkan sasaran yang lebih baik untuk subsidi energi dan program bantuan sosial masyarakat miskin. Penting bagi Indonesia untuk menjaga momentum reformasi ini agar sasaran pembangunan lebih cepat tercapai,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves.
Menurut laporan ini, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu belanja pemerintah. Pertama, realokasi belanja ke sektor-sektor prioritas dengan tingkat belanja yang masih rendah dan bisa membawa dampak terbesar kepada pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan. Sektor-sektor tersebut termasuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial. Kedua, memaksimalkan dampak belanja di semua sektor, termasuk pertanian, pendidikan, dan bantuan sosial.
Proyeksi pertumbuhan Indonesia oleh Bank Dunia tidak berubah dari laporan yang dikeluarkan pada bulan Oktober yaitu 5,1% untuk tahun 2016 dan 5,3% untuk tahun 2017. Pertumbuhan PDB sebesar 5,0% yoy pada kuartal ketiga tahun 2016, sedikit turun dari kuartal kedua sebesar 5,2%.
Laporan ini juga mengangkat kenaikan Indonesia dalam peringkat Ease of Doing Business Bank Dunia, yang pada tahun 2017 naik menjadi peringkat 91 dari peringkat 106 pada tahun 2016. Ini menjadikan Indonesia salah satu dari 10 negara dengan tingkat kenaikan terbesar – yang secara khusus tercapai karena melakukan reformasi untuk mempermudah memulai sebuah usaha, memperoleh sambungan listrik, dan membayar pajak.
“Reformasi iklim investasi pemerintah telah mempermudah untuk memulai dan menjalankan sebuah usaha. Tetapi agar investasi swasta bertambah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, para pembuat kebijakan perlu bertindak sekarang terkait reformasi struktural jangka menengah,” kata Acting Lead Economis, Hans Anand Beck.
Laporan ini sudah memasuki tahun keenam dan dibuat dengan dukungan Department of Foreign Affairs and Trade pemerintah Australia.
