Stabilitas.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengambil langkah pengetatan ikat pinggang secara drastis pada pos belanja operasional birokrasi. Otoritas fiskal tersebut memutuskan untuk memangkas alokasi anggaran perjalanan dinas luar negeri dalam draf usulan anggaran tahun fiskal 2027 demi mendorong efisiensi keuangan negara.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin memaparkan, pagu anggaran perjalanan internasional yang semula dialokasikan berada di kisaran Rp80 miliar kini dikepras turun menjadi sekitar Rp55 miliar.
Herman menjelaskan, pencutan anggaran sebesar Rp25 miliar ini menjadi salah satu komponen penyesuaian terbesar di dalam struktur pagu anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang diajukan kepada parlemen.
“Tentang penurunan anggaran dari Rp80 miliar ke sekitar Rp55 [miliar], ini memang paling banyak adalah kami turunkan di perjalanan dinas luar negeri,” urai Herman dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, dikutip Rabu (17/6/2026).
Dorong Quality of Spending
Kendati kantong anggaran perjalanan dipotong signifikan, Herman menjamin bahwa performa diplomasi finansial Indonesia di kancah internasional tidak akan kendor. Kemenkeu menerapkan strategi quality of spending, di mana sisa anggaran yang ada akan difokuskan secara rigid pada agenda yang berdampak instan bagi stabilitas moneter nasional.
Aktivitas kunjungan kerja ke luar negeri ke depan wajib dikombinasikan dengan misi bisnis, yakni menjaring komunitas investor global serta kamar dagang internasional (chambers of commerce).
Langkah jemput bola ini dinilai krusial guna menjaga tingkat kepercayaan pasar (market confidence) terhadap prospek ekonomi dalam negeri, sekaligus memastikan surat utang negara tetap menarik di mata fund manager asing.
“Kami pastikan perjalanan dinas luar negeri yang kami lakukan itu adalah perjalanan-perjalanan dinas yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Misalnya kami melibatkan di setiap kunjungan kami sekarang ketemu dengan investor asing, sehingga langsung dapat meningkatkan confidence investor global terhadap sovereign bonds Indonesia,” tegas Herman.
Tekan Cost of Fund
Manajemen fiskal menggarisbawahi bahwa bertemunya delegasi Indonesia dengan para pelaku pasar keuangan dunia secara intensif merupakan kunci utama untuk mempertahankan biaya pendanaan pemerintah (cost of fund) pada level yang kompetitif.
Dengan terjaganya tingkat kepercayaan para pemegang modal luar negeri, tingkat imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) diharapkan dapat tetap terkendali dan efisien di tengah tren suku bunga tinggi global.
Langkah rasionalisasi pos perjalanan dinas ini sekaligus menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam menegakkan disiplin fiskal yang ketat, seraya memastikan setiap rupiah APBN dialokasikan optimal untuk mendanai program-program prioritas nasional. ***
