JAKARTA, Stabilitas.id – Para Menteri dan Gubernur se-Indonesia dikumpulkan oleh Presiden Joko Widodo di Kalimantan Timur hari ini, Senin (13/3/22). Pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Novotel, Balikpapan itu, beragenda dua hal penting yakni penanganan Covid-19 dan penjelasan Presiden terkait Ibukota Negara yang baru.
Dalam pertemuan ini, Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan kepada para gubernur terkait penanganan Covid-19, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) hingga penjelasan terkait Ibukota baru.
“Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan,” ucap Presiden, dikutip dari laman instagram resmi Presiden, @jokowi.
Presiden juga menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah. “Dilanjutkan dengan vaksinasi, vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat atau booster,” lanjut Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan kepada para gubernur terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke tempat baru yakni Ibu Kota Nusantara atau yang belakangan ramai disebut dengan IKN.
“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu, karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” sambung Presiden.
Presiden menginginkan dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memilki fasilitas-fasilitas berstandar internasional pula.
“Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” ucap Presiden.
Tampak hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe***
.jpg)
