Stabilitas.id – Pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah ambang batas 3% di tengah tekanan harga minyak mentah dunia yang sempat menembus US$100 per barel. Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menegaskan bahwa penajaman belanja dan optimalisasi penerimaan menjadi strategi utama untuk menjaga keberlanjutan fiskal tanpa mengorbankan daya beli masyarakat.
Dalam acara Policy Dialogue – Kick Off program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) 2026, Juda mengibaratkan kebijakan fiskal sebagai “angin” dan sektor perbankan sebagai “layar” yang harus bersinergi agar kapal ekonomi Indonesia tetap melaju ke tujuannya.
“Belanja di Triwulan I/2026 sudah mencapai 21,2% dari total pagu APBN. Kami sengaja mengubah pola pengeluaran agar lebih merata sepanjang tahun dan tidak menumpuk di Triwulan IV, sehingga dampak pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan lebih cepat,” ujar Juda di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Efisiensi Makan Bergizi Gratis (MBG)
Salah satu langkah efisiensi yang paling signifikan adalah penajaman program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah memutuskan untuk meniadakan pemberian makan pada hari Sabtu dan masa libur sekolah.
Langkah ini diambil untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran sesuai dengan hari efektif belajar siswa. “Satu hari efisiensi program MBG ini dapat menghemat anggaran hingga Rp1 triliun,” jelasnya.
Kinerja Fiskal Triwulan I/2026
Hingga akhir Maret 2026, kinerja APBN menunjukkan geliat aktivitas ekonomi yang cukup kuat, yang tercermin dari angka belanja dan penerimaan:
| Indikator Fiskal | Capaian / Pertumbuhan | Catatan |
| Pertumbuhan Belanja | 31,4% (yoy) | Naik signifikan dibanding periode sama 2025 (1,4%). |
| Penerimaan Pajak | 20,7% (ytd) | Didorong penguatan konsumsi dan dunia usaha. |
| PPN & PPNBM | 57,7% | Sinyal kuat gairah transaksi masyarakat. |
| Status BBM Subsidi | Tidak Ada Kenaikan Harga | Komitmen menjaga daya beli di tengah harga minyak tinggi. |
Optimalisasi Penerimaan dan Windfall
Untuk mengimbangi potensi pembengkakan subsidi akibat kenaikan harga minyak, Kemenkeu akan mengoptimalkan penggunaan sistem coretax untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, pemerintah juga mengandalkan pendapatan dari windfall pajak komoditas, khususnya pada sektor batu bara dan crude palm oil (CPO) yang harganya masih kompetitif di pasar global.
Melalui program PINISI, Juda menekankan pentingnya kolaborasi antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor perbankan. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan aliran likuiditas tetap terjaga sehingga mampu menopang target pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan eksternal yang dinamis. ***
