Stabilitas.id – Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Group, PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP), membukukan total kontribusi kepada negara sebesar Rp1,73 triliun sepanjang tahun buku 2025. Setoran jumbo ini dinilai memperkuat stabilitas fiskal nasional di tengah upaya pemerintah memacu efisiensi logistik.
Secara rinci, kontribusi tersebut mengalir melalui tiga lini utama, yakni setoran pajak senilai Rp1,45 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp55,59 miliar, serta pembayaran konsesi mencapai Rp224,5 miliar.
Pada pos perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang terbesar dengan angka Rp485,45 miliar, disusul Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 senilai Rp360,13 miliar, dan PPh Pasal 21 sebesar Rp267,35 miliar.
Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra menegaskan bahwa realisasi ini merupakan wujud kepatuhan regulasi sekaligus komitmen perseroan dalam menyokong Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Dukungan tersebut menjadi wujud nyata komitmen perusahaan sebagai bagian dari Pelindo Group dalam mendukung pembangunan nasional melalui APBN,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).
Widyaswendra menambahkan, seiring dengan eskalasi aktivitas perdagangan, sektor kepelabuhanan diproyeksikan tetap menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi. Efisiensi di terminal petikemas diharapkan mampu menekan biaya logistik nasional, mempercepat distribusi barang, serta mendongkrak daya saing ekspor.
Optimisme tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat sektor transportasi dan pergudangan nasional tumbuh 8,98% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Triwulan IV/2025, menjadikannya salah satu motor penggerak ekonomi utama.
Tantangan Konektivitas Antarpulau
Menanggapi performa tersebut, Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Anton Agus Setyawan menilai bisnis logistik domestik memiliki ruang pertumbuhan yang lebar sejak tren perdagangan antarnegara dan antarpulau masif di awal era 2000-an.
Kendati infrastruktur darat seperti jalan tol telah berkembang pesat, Anton menggarisbawahi bahwa optimalisasi pelabuhan dan konsep tol laut masih perlu dipacu, khususnya untuk mereduksi disparitas harga di kawasan Indonesia Timur seperti Papua.
“Bagaimana logistik supply chain di Papua itu bisa lebih baik sehingga perbedaan harga beberapa produk komoditas bisa dikurangi,” tutur Anton, Jumat (22/5/2026).
Senada, pengamat transportasi sekaligus anggota Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro menyebut SPTP memegang peran strategis sebagai anchor atau jangkar fiskal.
“Sebagai operator pelabuhan komersial nasional, Pelindo punya peran sejati sebagai enabler ekonomi makro agar target penurunan biaya logistik menjadi 8% terhadap PDB dapat tercapai,” kata Tory.
Ia mendorong Pelindo bertransformasi dari sekadar operator pelabuhan menjadi integrator rantai pasok global (Global Value Chain/GVC) melalui standarisasi layanan ekspor manufaktur, agribisnis, hingga hilirisasi.
Modernisasi Alat Masif
Guna mengejar target efisiensi tersebut, SPTP tengah masif melakukan modernisasi infrastruktur lewat penambahan dan relokasi alat bongkar muat di sejumlah titik strategis sepanjang 2025.
Langkah ini mencakup penambahan 4 unit Quay Container Crane (QCC) di TPK Semarang, 1 unit QCC di IPCTPK Panjang, serta 14 unit Rubber Tyred Gantry (RTG) dan 4 unit QCC di Terminal Petikemas Surabaya. Penguatan alat juga menyasar terminal regional seperti TPK Kendari, TPK Banjarmasin, TPK Nilam, TPK Belawan, TPK Perawang, dan Terminal Kijing.
Pakar Maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Raja Oloan Saut Gurning menilai ekspansi alat ini merupakan respons logis atas lonjakan kunjungan kapal (ship calls) dan volume kontainer.
Sebagai contoh, Terminal Kijing mencatatkan lonjakan kunjungan kapal hingga 15% (741 calls) pada 2025, dipicu oleh arus kargo curah kering dan cair dari hilirisasi kelapa sawit serta alumina. Sementara itu, TPK Banjarmasin menunjukkan resiliensi tinggi didorong konsumsi domestik dan industri hinterland pertambangan.
Namun, Saut mengingatkan bahwa produktivitas tidak hanya bergantung pada kuantitas alat. “Efisiensi terminal peti kemas juga ditentukan oleh kesiapan infrastruktur pendukung seperti dermaga, lapangan penumpukan, gudang, hingga gate. Indikator utamanya adalah kemampuan menekan turn around time kapal,” pungkasnya. ***
