JAKARTA, Stabilitas.id – Pemerintah melaporkan penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.028 triliun pada semester I-2024 atau setara 44,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Penerimaan perpajakan ini terkontraksi 7% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 1.105,6 triliun. Penurunan dipengaruhi oleh penurunan PPH dari sisi profitabilitas perusahaan, serta PPN yang juga mengalami tekanan akibat restitusi yang meningkat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI dengan agenda Penyampaian Pokok-pokok Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024, pada Senin (8/7/24).
“Dari sisi bruto aktivitas ekonominya masih positif pertumbuhannya. Namun kemudian dilakukan restitusi sehingga terjadi penerimaan netto pajak kita terlihat mengalami tekanan 11%. Aktivitas ekonominya sendiri masih bergerak, namun penerimaan pajaknya menurun karena adanya restitusi di PPN. Jadi PPH badan dan PPN yang kontribusinya terbesar mengalami tekanan terhadap penerimaan kita,” ungkap Menkeu.
Selanjutnya, Menkeu juga melaporkan PPH 21 mengalami kenaikan signifikan sebesar 28,5% secara bruto dan neto. Hal ini mencerminkan peningkatan dalam aktivitas dan pendapatan karyawan.
PPH Orang Pribadi juga mengalami kenaikan sebesar 12%, menunjukkan pertumbuhan dalam penghasilan individu. Sedangkan PPH Final mengalami pertumbuhan 13,8% secara neto yang menunjukkan adanya pemulihan aktivitas dari sisi deposito, konstruksi, sewa tanah/bangunan yang didorong kenaikan aktivitas transaksi.
“Kemudian, untuk PPN impor masih tumbuh tapi tipis dan PPH 26 juga mengalami pertumbuhan 4,8% untuk neto dan 6,2% untuk bruto. Ini berarti tekanan dari penerimaan pajak bisa diidentifikasi berkaitan dengan komoditas dan restitusi, sedangkan aktivitas ekonomi masih relatif terjaga. Namun kita juga tetap harus waspada,” ungkapnya.
Aktivitas ekonomi di sektor lain juga masih membukukan pertumbuhan yang positif. Menkeu menjelaskan, dalam hal ini pertumbuhan positif juga terjadi di sektor jasa dan asuransi, kontruksi dan real estate, informasi dan komunikasi, serta transportasi dan pergudangan.
Meski untuk sektor pertambangan masih mengalami kontraksi yang cukup dalam akibat harga komoditas yang menurun dan restitusi yang meningkat. Industri pengolahan juga terpengaruh dengan kontraksi 15,4% dalam penerimaan pajaknya.
Di sisi lain, total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada semester pertama mencapai Rp 288,4 triliun, atau mengalami penurunan 4,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan Rp 302,1 triliun.
Penurunan ini disebabkan oleh kondisi penerimaan di sektor migas yang mengalami kontraksi 7,6% karena penurunan dalam lifting minyak dan gas. Selain itu, peneriman sektor non-migas terpengaruh oleh penurunan harga batubara dan nikel yang signifikan.
Secara keseluruhan, semester pertama tahun 2024 menunjukkan tantangan yang signifikan dalam hal penerimaan pajak dan bukan pajak di Indonesia.
“Kami berharap dalam suasana yang sangat tidak pasti, tentu pelaksanaan seluruh program Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah masih bisa dieksekusi untuk mendorong dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat agar tetap meningkat kemakmurannya,” tutup Menkeu.***
