JAKARTA, Stabilitas.id – Terdapat dua syarat penting yang harus dilakukan Indonesia untuk menjadi negara maju, yaitu keuangan negara sehat, dan kepastian hukum yang kredibel.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia, yang berlangsung di Jakarta, pada Selasa (14/1/25).
“Aspirasi kita untuk masuk di dalam top 20 persen dunia, berarti high income country, itu dua persyaratan yang sangat penting adalah yang berhubungan dengan kita berdua ini (Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung). Yang dari kami, keuangan negaranya tetap sehat, tetap sustainable. Dan dari sisi masyarakat atau perekonomian dibutuhkan kepastian hukum, enforcement yang kredibel,” ungkap Menkeu.
Menkeu melanjutkan, kejaksaan agung berperan pentinf dalam menciptakan kepastian hukum yang kredibel agar Indonesia bisa terlepas dari middle income trap dan menjadi negara berpendapatan tinggi.
“Sisi hukum yang bisa menciptakan keamanan, kenyamanan, tapi juga kepastian,” lanjut Menkeu.
Menkeu mendorong penguatan kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung untuk membangun tata kelola yang baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kalau negara ekonominya buruk, tidak ada confidence, tidak ada kepastian hukum, tidak ada investasi, penerimaan pajak rendah, APBN yang menjadi krisis karena menimbulkan ketidakpastian terhadap sustainabilitas keuangan negara, maka makin krisis ekonominya, makin lemah kehidupannya yang disebut vicious cycle, siklus yang makin memburuk. Kemenkeu dan Kejaksaan Agung menjadi dua institusi yang menentukan Indonesia itu mau virtuous cycle atau vicious cycle. Kita akan ke bawah atau ke atas,” jelas Menkeu.
Selain itu, sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung juga dilakukan dalam pencegahan korupsi. Tata kelola yang baik dalam mencegah korupsi terus dibangun oleh kedua institusi.
“Kalau ada masalah dilakukan perbaikan. Kita laksanakan sistem itu kemudian diawasi bersama. Bagaimana kita bisa bekerja sama menciptakan pencegahan. Kita juga bisa menciptakan kepastian, tapi pada saat yang sama birokrasi juga bisa berjalan dengan baik,” jelas Menkeu.
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu juga menghimbau kejaksaan agung untuk memperkuat pengelolaan anggaran untuk memperbaiki kinerja institusi dan meningkatkan kompetensi pegawainya.
“Saya selalu menekankan upgrade pengetahuan kepada jajaran saya. Karena ekonomi itu bergerak luar biasa cepat, berubah banyak sekali. Saya yakin bidang hukum juga sama. Maka, saya berharap teman-teman Kejaksaan juga meningkatkan kapasitas. Kemampuan kita untuk mendesain suatu tata kelola yang baik, sistem kontrak yang baik, dan enforcement yang berwibawa dan efektif itu menjadi sangat penting,” tutup Menkeu.***
