JAKARTA, Stabilitas– Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia membutuhkan ekosistem yang kondusif untuk dapat tumbuh secara berkualitas. Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur BI, Erwin Rijanto, dalam Seminar “Menciptakan Ekosistem untuk Mendukung UMKM Tumbuh dan Naik Kelas” di Jakarta (18/12).
“Untuk itu, diperlukan berbagai unsur yang mendukung pengembangan UMKM dari hulu hingga ke hilir, antara lain produk, promosi, dan pembiayaan. Dalam mendukung terciptanya ekosistem yang kondusif untuk pengembangan UMKM diperlukan keterlibatan dan kerjasama berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia,”ujar Erwin.
Erwin menambahkan, melalui koridor pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia terus mendorong perluasan program-program pengembangan UMKM yang berfokus pada pengendalian inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan, antara lain melalui perluasan pengembangan klaster UMKM untuk komoditas pangan strategis dan bidang kerajinan. Bank Indonesia juga mendorong pengembangan UMKM melalui segenap peraturan yang mendukung dan pemanfaatan platform digital untuk dapat memperluas pasar. Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong UMKM melalui keikutsertaan dalam berbagai expo baik nasional maupun internasional sehingga dapat memicu UMKM semakin meningkatkan skala usaha dan menjadi eksportir yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Data Kementerian Koperasi dan UKM (2017) menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia mendominasi jumlah unit usaha yaitu sebanyak 62,9 juta atau 99,99% dan mampu berkontribusi sebesar 60,0% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, UMKM dikenal memiliki resistensi tinggi terhadap krisis karena pada umumnya berbasis bahan baku dan memiliki target pemasaran domestik. Di balik potensi tersebut, UMKM Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain permodalan dan akses pembiayaan, lemahnya kapasitas SDM, serta keterbatasan jangkauan pasar.
“Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat implementasi program UMKM, antara lain meliputi peningkatan kapasitas UMKM melalui edukasi dan pelatihan, pengembangan dan fasilitasi pemanfaatan infrastruktur keuangan pendukung, seperti SI APIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan) dan pemeringkatan UMKM, maupun penerbitan ketentuan pendukung,”tutup Erwin.
