JAKARTA, Stabilitas.id – Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai Rupiah secara periodik yang terdiri atas indikator nilai tukar dan inflasi, sebagai berikut:
Perkembangan Nilai Tukar 17 – 20 Oktober 2022
Pada akhir hari Kamis, 20 Oktober 2022, Rupiah ditutup di level (bid) Rp15.570 per dolar AS. Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun naik ke 7,49%. DXY melemah ke level 112,88, dan Yield UST (US Treasury) Note 10 tahun naik ke level 4,228%.
Pada pagi hari Jumat, 21 Oktober 2022, Rupiah dibuka pada level (bid) Rp15.585 per dolar AS. Sementara Yield SBN 10 tahun naik ke level 7,50%.
Aliran Modal Asing (Minggu III Oktober 2022)
Premi CDS Indonesia 5 tahun turun ke 155,67 bps per 20 Oktober 2022 dari 164,24 bps per 14 Oktober 2022.
Berdasarkan data transaksi 17 – 20 Oktober 2022, nonresiden di pasar keuangan domestik jual neto Rp0,65 triliun, terdiri dari jual neto Rp3,28 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp2,63 triliun di pasar saham.
Selama tahun 2022, berdasarkan data setelmen s.d 20 Oktober 2022, nonresiden jual neto Rp174,04 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp72,98 triliun di pasar saham.
Perkembangan Inflasi
Berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu III Oktober 2022, perkembangan harga sampai dengan minggu ketiga Oktober 2022 diperkirakan inflasi sebesar 0,05% (mtm).
Komoditas utama penyumbang inflasi Oktober 2022 sampai dengan minggu ketiga yaitu bensin sebesar 0,05% (mtm), tarif angkutan dalam kota sebesar 0,04% (mtm), serta angkutan antar kota, rokok kretek filter, tahu mentah, tempe, dan beras masing-masing sebesar 0,01% (mtm).
Sementara itu, komoditas yang mengalami deflasi pada periode minggu ketiga Oktober yaitu cabai merah sebesar -0,10% (mtm), telur ayam ras sebesar -0,08% (mtm), daging ayam ras sebesar -0,04% (mtm), cabai rawit sebesar -0,03% (mtm), serta tomat sebesar -0,01% (mtm).
Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut.***
