JAKARTA, Stabilitas.id – Transisi menuju ekonomi yang rendah karbon sangat menantang dan sangat mahal, terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam The 29th APEC Finance Ministers’ Meeting yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada Kamis (20/10/22) pekan lalu.
“Dibutuhkan komitmen yang kuat, investasi besar-besaran, dan strategi yang komprehensif untuk memastikan transisi tersebut tidak mengganggu perekonomian. Oleh karena itu, manajemen transisi yang terukur dan terencana dengan prinsip transisi yang adil dan terjangkau menjadi sangat penting,” ungkap Wamenkeu.
Dalam KTT Perubahan Iklim COP 26 di Glasgow tahun 2021 lalu, Indonesia meluncurkan kemitraan dengan Asian Development Bank (ADB) yang bertujuan untuk mengembangkan Energy Transition Mechanism (ETM) di Asia Tenggara.
“Mekanisme ini bertujuan untuk mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara dan untuk mempromosikan pengembangan energi terbarukan,” ungkap Wamenkeu.
Sejak tahun lalu, Indonesia telah mengembangkan desain untuk implementasi ETM yang efektif dengan partisipasi pemangku kepentingan domestik yang lebih luas.
Selain itu, Wamenkeu mengungkapkan bahwa Indonesia juga telah menetapkan ETM Country Platform, yang merupakan kerangka kerja untuk memobilisasi sumber pendanaan komersial maupun non-komersial untuk mendukung pelaksanaan transisi energi yang adil dan terjangkau.
“ETM Country Platform sekarang bekerja dengan pemangku kepentingan terkait dalam daftar terpadu pembangkit listrik tenaga batu bara untuk pensiun dini. ETM Country Platform pertama kali diperkenalkan Juli lalu di sela-sela Pertemuan G20 Juli tahun ini,” jelas Wamenkeu.
Selain itu, Wamenkeu meyakini bahwa diskusi dan koordinasi kebijakan yang berkelanjutan di antara para pembuat kebijakan, organisasi internasional, sektor swasta, dan pemangku kepentingan terkait lainnya sangat penting untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon dan meningkatkan pembiayaan untuk mendukung transisi tersebut.
“Saya berharap Workstream of Just Energy Transition Finance dapat memberikan hasil nyata yang bermanfaat bagi semua ekonomi anggota APEC, terutama negara berkembang yang saat ini sedang mengalami transisi,” tutup Wamenkeu.***
