JAKARTA, Stabilitas.id — Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program insentif Manfaat Layanan Tambahan (MLT) senilai Rp150 miliar yang ditujukan bagi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi pekerja formal, sekaligus mendukung target pembangunan tiga juta rumah dalam periode kepemimpinan Prabowo.
Insentif MLT diberikan dalam bentuk subsidi bunga kredit perumahan, mencakup Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), Program Uang Muka Perumahan (PUMP), dan Program Rumah Pertama (PRP). Sepanjang 2025, pemerintah menargetkan penyaluran insentif untuk 1.050 unit hunian, dengan potensi peningkatan jumlah unit pada tahun-tahun berikutnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa program ini menetapkan batas maksimal bunga kredit sebesar BI Rate +3%, lebih rendah dari ketentuan sebelumnya yaitu BI Rate +5%. Selisih bunga akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerja dapat memperoleh cicilan rumah dengan bunga yang lebih ringan. “Fasilitas ini bisa digunakan untuk cicilan maupun uang muka, dan akan sangat membantu pekerja dalam mengakses hunian pertama mereka,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Senin (15/9/2025).
Tak hanya bagi pekerja, pemerintah juga memberikan insentif kepada pengembang perumahan dengan menurunkan bunga kredit menjadi BI Rate +4%, dari sebelumnya BI Rate +6%. Langkah ini diharapkan dapat mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan rumah subsidi dan hunian terjangkau.
Untuk mempercepat proses verifikasi kredit, pemerintah turut mengoptimalkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Relaksasi aturan kredit ini memungkinkan pekerja yang sebelumnya terkendala skor kredit dapat lebih mudah lolos proses pembiayaan.
Program MLT ini menjadi bagian dari kebijakan fiskal yang lebih inklusif, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan pekerja dan penguatan sektor perumahan sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga menyiapkan skema lanjutan untuk memperluas cakupan insentif, termasuk integrasi dengan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan kerja sama dengan bank-bank penyalur KPR subsidi.
Dengan peluncuran ini, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjadikan sektor perumahan sebagai prioritas pembangunan nasional, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat melalui kebijakan yang berpihak pada pekerja. ***
