JAKARTA, Stabilitas.id – Presidensi Indonesia berkomitmen untuk mendorong tindakan kolektif dan mengembangkan model praktik guna memberikan hasil nyata pada Agenda 2023 sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perjanjian Paris.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam Pertemuan Sustainable Finance Working Group ketiga (3rd SFWG) dibawah Kepresidenan G20 yang telah diselenggarakan di Bali pada 14-15 Juni 2022.
Presidensi Indonesia memprioritaskan mekanisme transisi energi menuju energi yang lebih bersih dan terjangkau. Termasuk kebijakan yang insentif dalam meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan dalam penyusunan kebijakan mekanisme Transisi Energi/ Energy Transition Mechanism (ETM).
Dalam mendorong peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan instrumen keuangan berkelanjutan, para anggota menyoroti pentingnya penggunaan teknologi digital untuk mengurangi biaya operasional dalam praktik keuangan berkelanjutan, khususnya sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), serta mendorong pemerintah membantu perusahaan mengadaptasi Sustainable Supply Chain Finance (SSCF).
Pertemuan ini dihadiri secara hybrid dan dihadiri oleh Anggota G20, udangan dan organisasi internasional. Banyak anggota yang menyoroti pentingnya memberikan dukungan dan peran untuk UKM, serta mendorong peran lembaga keuangan Multilateral/ Multilateral Develompment Bank (MDBs) dan organisasi internasional dalam memberikan dukungan pembiayaan dan atensi bagi negara berkembang.
Dalam Forum Policy Levers, para anggota mendiksusikan berbagai alternatif instrumen pendekatan yang saat ini tersedia dalam mencapai proses transisi yang teratur, adil dan terjangkau. Para anggota juga mendukung pengembangan kerangka keuangan transisi yang fleksibel dan dinamis, namun praktis, kredibel, dan disusun berbasis pada ilmu pengetahuan.***
