Oleh Agustaman
Dalam setiap masa suram pasti ada secercah harapan. Dan pada masa pelemahan ekonomi saat ini, bisa jadi paket kebijakan pemerintah adalah harapan bagi bank pembangunan daerah untuk menjaga kinerja keuangannya tetap positif.
Paket kebijakan ekonomi IV yang diumumkan para Menteri di Kantor Presiden, pertengahan bulan lalu, sepertinya langsung menyentuh kepentingan masyarakat bawah. Sebab, di dalamnya ada jaring pengaman sosial bagi buruh, dan perluasan penerima kredit usaha rakyat (KUR), yang salah satunya menyasar para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di negara lain.
Selain kepastian, dalam paket kebijakan tersebut pemerintah mencoba mewujudkan kenyamanan masyarakat dalam mengembangkan dan menjalankan usahanya. Pemerintah akan menyediakan kredit berbunga rendah hingga perluasan penerima KUR. Kredit berbunga rendah membidik usaha berorientasi ekspor sekaligus mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Sedangkan kebijakan baru KUR menyasar TKI, korban PHK maupun keluarga yang menjalankan usaha-usaha produktif.
Kredit rakyat memang pernah menjadi tumpuan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dalam mewujudkan simbol program yang prorakyat. Setelah pemerintahan berganti, KUR harus mengalami tarik ulur hingga moratorium sementara untuk dievaluasi. Namun kini, Pemerintah Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan program KUR dengan sejumlah perbaikan.
Untuk melaksanakan kebijakan ini pemerintah telah menunjuk tiga bank “pelat merah” yakni BRI, Bank Mandiri, dan BNI, serta Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berkinerja baik untuk mengalokasikan dana sebesar Rp30 triliun. Dari alokasi Rp30 triliun tersebut bank yang dipercaya pemerintah untuk menyalurkan KUR adalah BRI sebanyak Rp24 triliun, Bank Mandiri Rp2,25 triliun, BNI sebanyak Rp1,5 triliun dan BPD sebanyak Rp2,25 triliun.
Untuk memperluas jangkauannya, pemerintah juga sudah menggunting bunga KUR dari 22 persen menjadi 12 persen tahun ini. Perinciannya adalah, pemerintah mensubsidi bunga 7 persen per tahun untuk kredit mikro, 3 persen per tahun untuk kredit ritel, dan 12 persen per tahun untuk kredit tenaga kerja Indonesia (TKI).
Nah, jika dikaitkan dengan peluang, maka tidak berlebihan bahwa BPD memiliki peluang besar untuk memanfaatkan program KUR. Saat ini ada dua BPD yang direkomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyalurkan kredit tersebut, yakni Bank NTT dan Bank Kalbar. Dua bank itu setidaknya lolos prasyarat sebagai penyalur yaitu tingkat kredit macetnya dibawah 5 persen.
Manajemen Bank NTT tentu menyambut gembira peluang tersebut dan menargetkan menyalurkan 100 persen dana yang menjadi bagian dari program itu. Dengan mendapat jatah Rp127 miliar, manajemen menargetkan dana tersebut bisa terserap ke seluruh pengusaha mikro kecil dan menengah untuk seluruh NTT.
Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT, Absalom Sine mengatakan, total kredit untuk usaha mikro yang sudah tersalurkan pihaknya hingga September berjumlah sekitar Rp95 miliar. Kemudian untuk Usaha Kecil Menengah sebesar Rp2,3 triliun, dan komersil Rp340 miliar. “Jadi totalnya sekitar Rp 1,8 triliun. Kurang lebih 29 persen dari total kredit yang kita salurkan. Jumlah debiturnya untuk Mikro 6.039 dan UMKM 4.841 dan Komersilnya 26. Khususnya untuk usaha mikro ini kami menghitung jumlah debitur bukan jumlah orang yang menikmatinya, karena satu debitur bisa saja di dalamnya ada berapa orang,” ujarnya. Bank NTT juga menyalurkan kepada kelompok, dimana satu kelompok sampai dengan sampai 50 orang.
Absalom mengatakan, bahwa target kredit Bank NTT untuk Tahun Buku 2015, sebesar Rp6,5 triliun. Dari target itu, hingga posisi September telah mencapai Rp 6,4 triliun.“ Masih tersisa beberapa bulan, tapi kami yakin bisa mencapai target di 2015,” kata Absalom.
Setia pada UMKM
Sementara itu, meski tidak ditunjuk pemerintah sebagai bank penyalur KUR tahun ini, Bank Nagari tetap menyalurkan kredit ke sektor mikro. Direktur Pemasaran Bank Nagari Indra Wediana menyebutkan, bank milik pemda Sumatra Barat itu tidak termasuk yang ditunjuk untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR), sebab rasio kredit bermasalah KUR di bank itu masih terbilang tinggi, di atas 5 persen.
Namun demikian, Bank Nagari sudah menyalurkan kredit pada program yang sama senilai Rp2,1 triliun sejak program tersebut diluncurkan. Saat ini, outstanding atau kredit yang masih bergulir berkisar Rp340 miliar. Sebagai ganti KUR, perseroan menyalurkan kredit peduli usaha mikro (KPUM) dengan konsep mirip KUR. Maksimal pinjaman yang bisa didapatkan nasabah melalui kredit tersebut mencapai Rp100 juta. Bank Nagari mengalokasikan sedikitnya Rp150 miliar untuk kredit usaha mikro tersebut tahun ini. Anggaran tersebut sebelumnya direncanakan untuk pembiayaan KUR di Sumatra Barat.
Sementara itu, meski mengaku kehilangan jumlah nasabah cukup banyak, BPD Kalimantan Timur bergeming dari menyalurkan kredit ke sektor mikro. Menurut Kepala BPD Kaltim Cabang Tanjung Redeb Amuniantoyo, melemahnya ekonomi nasional berdampak pada penurunan jumlah nasabah mereka tahun ini yang mencapai 50 persen.
Kacab BPD Kaltim yang berada di Kota Berau dan ditunjuk sebagai penyalur kredit usaha kecil menengah dari Kementrian Koperasi dan UMKM, mengaku penyaluran dana banyak terhambat. Bahkan banyak para pengusaha yang mengalami keterlambatan membayar. “Ya, buruknya ekonomi saat ini berdampak pada kegiatan perkreditan baik makro maupun mikro. Meski para kreditur banyak yang terlambat, tapi tidak menunggak. Sehingga tidak ada masalah,” kata Amuniantoyo.
Khusus wilayah Berau, lanjut dia, bantuan pinjaman kepada pengusaha UMKM mencapai Rp10 miliar. Nilai tersebut, diberikan kepada pengusaha di berbagai sektor. Terutama pengusaha yang bergerak pada sektor retail. “Yang paling penting stabilitas rupiah. Karena itu berdampak pada kepercayaan debitur untuk melakukan transaksi kurs,” jelas dia.
Meski demikian, dirinya tetap optimistis bahwa keadaan ekonomi di penghujung tahun ini akan kembali membaik. Kebijakan pemerintah yang digulirkan belakangan diharapkan bisa mengembalikan pertumbuhan ekonomi kepada jalur semestinya. “Terlihat beberapa pekan terakhir ada perbaikan. Semoga hal ini bertahan hingga penghujung tahun,” kata Amuniantoyo.
Di sisi lain, kinerja PT Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo (BPD Sulutgo) tampaknya tidak terkena dampak dari pelemahan ekonomi karena bank tersebut belum tercatat sebagai bank devisa.
“Keuntungan BPD ini belum melakukan kegiatan devisa seperti ekspor impor dan sebagainya, sehingga pelemahan ekonomi global dan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak berpengaruh,” kata Direktur Utama BPD Sulutgo Johanis Salibana.
Sebaliknya BPD Sulutgo masih banyak bermain di usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dampak pelemahan ekonomi makro tidak begitu terasa. Dari kinerja Bank Sulutgo hingga akhir Agustus 2015, tercatat asetnya sebesar 24,72 persen jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu dari Rp9,42 triliun menjadi Rp11,75 triliun pada Agustus 2015. Sedangkan untuk dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh 22,53 persen dari 8,09 triliun pada Agustus 2014 menjadi Rp9,9 triliun pada Agustus 2015.
Begitu pula dengan penyaluran kredit BPD Sulutgo, tumbuh 28,78 persen dari Rp6,56 triliun menjadi Rp8,44 triliun di tahun 2015. Kualitas kredit tersebut bisa terlihat dari kredit bermasalah (NPL) yang hanya sebesar 1,41 persen, jauh di bawah batas ketentuan sebesar lima persen.
Transformasi BPD
Sementara itu menurut Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Kresno Sediarsi, di tengah situasi ekonomi yang melambat saat ini, Asbanda tetap berkomitmen untuk menyukseskan program transformasi BPD. Program yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Mei 2015 itu berisi komitmen bersama antara dewan direksi, serta seluruh gubernur selaku stakeholder untuk memperkuat BPD menjadi bank regional yang memberi kontribusi bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah.
Menurut Kresno, yang menggantikan Eko Budiwiyono sebagai Ketua Asbanda, Oktober lalu, setidaknya ada tiga pencapaian utama program yang diharapkan terwujud pada akhir 2024. Yakni kemampuan bisnis dan pelayanan, ketahanan kelembagaan, dan agen pembangunan daerah. Untuk mencapai sasaran itu, tentu harus didukung good corporate governance, manajemen risiko, pengendalian internal yang efektif, serta corporate culture, permodalan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan system operating procedure.
Dari catatan pembukuan, Kresno juga melihat pertumbuhan kinerja BPD meningkat secara nasional maupun lokal. Dia yakin seluruh BPD mampu menjadi garda terdepan pembangunan ekonomi daerah. Membantu pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah, serta berkiprah lebih maksimal dan mampu menjadi “raja” di daerahnya sendiri. “Sehingga mampu memenuhi seluruh harapan stakeholders,” kata Dirut Bank DKI ini.
