Stabilitas.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Maret 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp240,1 triliun. Angka ini setara dengan 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026), Purbaya menegaskan bahwa kondisi defisit ini masih berada dalam koridor desain fiskal yang direncanakan pemerintah dan mencerminkan aktivitas belanja yang ekspansif di awal tahun.
“Masyarakat jangan kaget, memang anggaran kita didesain defisit untuk mendorong perekonomian. Kondisi saat ini dalam situasi normal dan kami sangat berhati-hati dalam meninjau postur pendapatan serta belanja,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan.
Lonjakan defisit dipicu oleh pertumbuhan belanja negara yang cukup agresif sepanjang tiga bulan pertama tahun ini. Realisasi belanja negara mencapai Rp815,0 triliun, atau melonjak 31,4% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Total serapan belanja tersebut telah mencapai 21,2% dari pagu APBN 2026, jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi kuartal I/2025 yang hanya berada di level 17,1%. Pemerintah berharap akselerasi belanja di awal tahun ini dapat memberikan stimulus signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Penerimaan Pajak dan Keseimbangan Primer
Di sisi pendapatan, kinerja penerimaan pajak masih menunjukkan tren positif meski tidak secepat pertumbuhan belanja. Hingga akhir Maret 2026, penerimaan pajak terkumpul sebesar Rp574,9 triliun, tumbuh 10,5% secara tahunan.
Beberapa poin penting dari struktur APBN Kuartal I/2026:
-
Belanja Negara: Rp815,0 triliun (Tumbuh 31,4% yoy).
-
Penerimaan Pajak: Rp574,9 triliun (Tumbuh 10,5% yoy).
-
Keseimbangan Primer: Tetap positif di angka Rp95,8 triliun.
-
Defisit Anggaran: Rp240,1 triliun (0,93% PDB).
Meskipun belanja meningkat tajam, angka keseimbangan primer yang masih positif menunjukkan bahwa pemerintah masih mampu membiayai belanja di luar pembayaran bunga utang dengan pendapatan negara yang ada.
Bendahara negara memastikan akan terus melakukan pemantauan ketat (review) terhadap dinamika penerimaan dan pengeluaran sepanjang tahun berjalan guna menjaga resiliensi fiskal dari tekanan ekonomi global. ***
