Ada kalanya memang kita harus mengakui bahwa mimpi besar itu harus dimulai dengan mimpi-mimpi kecil. Hal-hal besar harus dimulai dengan hal-hal kecil. Mirip dengan yang dikatakan Leonardo da Vinci bahwa “Sukses besar adalah suatu proses dan kumpulan dari sukses-sukses kecil. Karena itu, untuk mencapai sukses besar janganlah meremehkan hal-hal kecil.”
Seniman serba bisa sekaligus insinyur dan arsitek dari Italia yang hidup 1452-1519, mungkin akan memuji langkah pemerintah yang mengincar dana dana kecil dari wajib pajak dalam program pengampunan pajak yang sudah berjalan hampir tiga bulan ini. Karena menurut Leonardo, “janganlah meremehkan hal-hal kecil”. Akan tetapi, jika Leonardo tahu bahwa sejak program itu masih jadi wacana, ketika pemerintah sudah memproklamirkan akan mengincar wajib pajak besar, mungkin dia juga akan bersalin pendapat.
Kini kondisinya memang demikian. Orang-orang biasa dengan pendapatan semenjana–bukan termasuk konglomerat yang biasa menyembunyikan pajak dan aset di luar negeri–mulai diincar petugas pajak. Masyarakat kebanyakan memang tidak perlu menyembunyikan harta atau aset, karena kebanyakan mereka hanya memegang uang receh. Akan tetapi meski begitu bukan berarti mereka harus diperas lagi dengan ikut tax amnesty. Atau aparat pajak mulai khawatir dengan targetnya sendiri di mana mereka harus memenuhi jumlah lebih dari Rp4000 triliun dana deklarasi dan Rp165 triliun dana repatriasi. Apa sih perbedaan keduanya? Gampangnya begini, deklarasi itu apabila Anda mengaku tidak bayar pajak atau mengaku lalai dalam mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) dan kemudian membetulkan jumlah harta Anda. Sedangkan repatriasi, setelah Anda melakukan deklarasi, maka khusus untuk aset yang berada di luar negeri Anda harus menjualnya dan membawa masuk ke Indonesia.
- Baca juga: Toxic Productivity
Nah, sampai pertengahan September kondisinya boleh dibilang masih jauh dari harapan. Total harta yang diungkap tembus Rp1.000 triliun dan dana repatriasi sebesar Rp55 triliun. Memang masih ada sekitar enam bulan lagi, namun sudah jauh-jauh hari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan dua skenario cadangan jika implementasi amnesti pajak. Opsi yang disiapkan adalah mengejar kepatuhan wajib pajak badan beromzet di atas Rp5 miliar atau memangkas anggaran belanja K/L non prioritas. Yang terakhir bahkan sudah dilakukan.
Akan tetapi ketika muncul kasus wajib pajak yang dipanggil ke kantor pajak untuk membetulkan SPT, dan ketika sampai di kantor pajak lantas diminta untuk ikut program pengampunan pajak, sontak publik tersentak.
Apakah karena target pajak dari program amnesti terlihat sulit digapai lalu kemudian incaran dialihkan kepada masyarakat yang pendapatannya tidak masuk kategori kakap? Apakah karena konglomerat pemilik dana triliunan susah ‘ditangkap’, lantas rakyat kecil yang jadi masuk ‘perangkap’? Saya kira tidak juga.
Pemerintah memang sudah seharusnya mengingat kembali apa tujuan awal dari ide pengampunan pajak ini sewaktu pertama kali melemparkannya ke publik. Pemerintah harus kembali ke khittah diluncurkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak. Jangan karena uang besar sulit dikejar, lalu yang receh yang jadi incaran. Saya kira Leonardo da Vinci juga setuju.
