DEN Wacanakan AI dan Danantara Pangkas Sebagian Peran Ekspor Bea Cukai

Stabilitas.id — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melontarkan wacana radikal terkait tata kelola perdagangan internasional Indonesia. Mantan Menko Marves tersebut membuka opsi untuk memangkas peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dalam proses birokrasi ekspor komoditas nasional.

Luhut menjelaskan, wacana perombakan ini muncul seiring dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang membawahi BUMN ekspor baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Menurut Luhut, sebagian besar fungsi pengawasan hulu-hilir dan pemungutan bea keluar yang selama ini menjadi wewenang Bea Cukai sangat berpotensi digantikan oleh sistem digital terintegrasi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dikelola langsung oleh DSI.

“Bea Cukai? Ya kita lihat saja nanti Pak (Wakil Menteri Keuangan) Anggito punya mainan. Kalau memang nanti tidak perlu, ya mengapa harus pakai Bea Cukai? Atau tugasnya dia tetap ada, tapi semuanya AI. Semua berbasis AI,” tegas Luhut kepada awak media usai menghadiri forum ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Luhut meluruskan bahwa kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia bukan berarti akan menghapus total seluruh sistem penegakan hukum kepabeanan yang ada saat ini. Pada tahap awal, korporasi di bawah kendali Danantara tersebut hanya akan memegang kendali penuh atas ekosistem ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) tertentu yang bernilai strategis.

Sementara itu, untuk sektor industri manufaktur, tekstil, dan komoditas non-SDA lainnya, mekanisme pemeriksaan dan pelayanan ekspor dipastikan masih akan tetap berjalan menggunakan sistem yang berlaku sekarang.

Kendati demikian, Luhut menegaskan bahwa agenda reformasi kelembagaan di tubuh Bea Cukai mutlak diperlukan agar instansi tersebut mampu beradaptasi dengan arsitektur digital baru. Penggunaan teknologi AI dinilai akan membuat seluruh proses penilaian volume dan jenis barang ekspor menjadi jauh lebih transparan, presisi, dan sulit dimanipulasi oleh oknum di lapangan.

“Saya pikir Bea Cukai ya perlu ada reformasi, kenapa tidak? Kalau memang nanti berjalan dengan badan ekspor ini. Saya sekali lagi sangat percaya dengan sistem. Jadi sistem digitalisasi berbasis AI ini saya sangat pro, karena sistem itu tidak bisa dibohongi,” urai Ketua DEN tersebut.

Risiko Interaksi Man-to-Man 

Poin krusial yang disoroti oleh Luhut adalah tingginya risiko moral (moral hazard) dan penyimpangan dalam pola pelayanan kepabeanan konvensional yang masih mengandalkan pertemuan tatap muka secara langsung antara petugas dan pelaku usaha.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk membangun ekosistem perdagangan digital yang meminimalkan kontak fisik (zero physical contact). Luhut menilai, semakin kecil ruang interaksi personal, maka peluang praktik kongkalikong yang merugikan keuangan negara akan ikut terkikis secara otomatis.

“Intinya kita mengurangi pertemuan orang ke orang (man-to-man interaction). Sebab kalau masih mengandalkan pertemuan orang ke orang, mau pakai pakta integritas pun hampir tidak ada yang benar, pasti ada saja masalahnya. Jadi dengan ekosistem digital otomatis yang kita bangun ini, kita akan mengurangi potensi penyelewengan itu dan secara linear meningkatkan penerimaan negara,” pungkas Luhut. ***

Peta Rencana Peralihan Sistem Ekspor Nasional (Wacana DEN 2026)