JAKARTA, Stabilitas–Ketimpangan lahan di Indonesia semakin memburuk. Gini Rasio lahan mencapai 0,64 pada tahun 2013, naik dari 0,54 pada tahun 1973. Akibatnya, berdasarkan sensus pertanian tahun 2013, sekitar 56,03 persen petani Indonesia merupakan petani gurem yang penguasaan lahannya kurang dari 0,5 hektar.
“Ketimpangan lahan berdampak pada rendahnya produktivitas dan kesejahteraan petani, serta usaha tani tidak memenuhi skala ekonomi. Idealnya luas lahan padi, jagung, dan kedelai, agar mampu memenuhi skala ekonominya minimal 1 hektar,”jelas Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati.
Saat ini rata-rata luas lahan yang dikuasai oleh petani di Indonesia sangatlah kecil yaitu 0,8 hektar. Sementara Thailand 3,2 hektar, Filipina 2 hektar. Sensus Pertanian 2013, rumah tangga usah pertanian paling banyak menguasai lahan dengan luas antara 0,20-0,49 Ha sebanyak 6,73 juta rumah tangga. Terjadi penurunan jumlah rumah tangga yang memiliki lahan antara 2003 dan 2013 sebesar 16,32%
Demikian kurangnya lahan yang dimiliki petani, Presiden Jokowi justru menggalakkan sertifikasi yang mesti dilakukan oleh petani dalam reformasi agraria. Padahal INDEF mencatat target pencetakan lahan sawah baru rata-rata pertahun 100.000 Ha, namun pencapaian kurang dari setengahnya.
Ekonom INDEF, Berly Martawardaya mengatakan Program Reforma Agraria ternyata masih menjadi isapan jempol belaka. Ambisi Presiden Jokowi untuk melakukan redistribusi lahan seluas 9 juta Ha sama sekali belum menunjukkan hasil.
“Kebijakan Reforma Agraria justru disimpangkan menjadi sekedar sertifikasi tanah gratis. Padahal sertifikasi hakikatnya bukan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan struktur kepemilikan lahan, dan bahkan berpotensi memperparah ketimpangan lahan jika sertifikasi tidak tepat sasaran,”lanjut Berly Martawardaya
