PEKANBARU, Stabilitas– Kementerian Perindustrian fokus untuk terus memacu kebijakan hilirisasi industri karena diyakini dapat meningkatkan nilai tambah bahan baku di dalam negeri. Seiring langkah strategis tersebut, juga dilakukan penerapan standardisasi produk industri agar mampu kompetitif di pasar domestik hingga ekspor.
“Potensi sumber daya alam (SDA) di Indonesia masih sangat tinggi dan bervariasi, sehingga menjadi peluang untuk dapat diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk industri yang bernilai tambah melalui pengembangan dan diversifikasi produk industri,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar pada acara Peresmian Kantor dan Laboratorium Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI) di Pekanbaru, Riau, Senin (1/7/2019).
Menurut Sekjen Kemenperin, pihaknya bertekad mendorong pengembangan industri pengolahan, salah satunya potensi yang ada di provinsi Riau. Upaya ini dijalankan dengan memperkuat peran kelembagaan BPPSI Pekanbaru.
“Peran BPPSI Pekanbaru sebagai unit pelaksana teknis atau perpanjangan tangan Kemenperin perlu terus ditingkatkan, salah satunya dengan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran yang lebih representatif dan laboratorium pengujian yang memenuhi,” paparnya.
Haris menjelaskan, seiring bertambahnya dan berkembangnya industri di provinsi Riau, peran standardisasi akan semakin vital untuk pemenuhan standar dan peningkatan daya saing industri itu sendiri. Di samping itu, dengan potensi SDA, terutama hasil perkebunan dan pertanian yang berlimpah di Riau, potensi untuk pengembangan produk industri melalui hilirisasi dan diversifikasi produk akan semakin diperlukan.
Pada acara peresmian kantor dan laboratorium BPPSI Pekanbaru ini, yang dihadiri stakeholders industri mulai dari pemerintah, pelaku industri, sampai dunia akademik, Haris menyampaikan harapan Kemenperin untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan para pihak terkait tersebut. “Ini sebagai upaya mendorong pengembangan produk industri di Riau, terutama yang berbasis SDA,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn). H. Edy Natar Nasution menuturkan, pihaknya berharap BPPSI Pekanbaru dapat berkontribusi dalam pengembangan industri di provinsi Riau. Apalagi, sektor industri merupakan kontributor terbesar kedua (24,52 persen) setelah pertambangan dan penggalian (27,82 persen) dalam struktur PDRB provinsi Riau.
“Hal tersebut cukup menggambarkan betapa pentingnya pengembangan industri ke depan dalam mendorong peningkatan perekonomian provinsi Riau,” ungkap Edy. Menurutnya, mayoritas industri di provinsi Riau merupakan sektor industri kecil dan menengah (IKM) yang memerlukan peran pemerintah pusat dalam memacu pengembangannya.
“Terdapat beberapa komoditas SDA berbasis agro yang dapat dikembangkan oleh IKM, di samping kelapa sawit yang selama ini menjadi andalan provinsi Riau. Pengembangan produk berbasis SDA lokal lainnya yang masih potensial, antara lain kelapa, nanas, kopi, keladi, sampai dengan produk perikanan atau hasil laut,” sebut Edy.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara menyampaikan, salah satu tujuan pendirian BPPSI Pekanbaru adalah mendorong terjadinya diversifikasi produk yang berbasis sumber daya alam lokal, terutama di provinsi Riau.
“Pengembangan teknologi dan inovasi menjadi salah satu faktor kunci dalam upaya pengembangan produk industri. Kemampuan sumber daya manusia di BPPSI Pekanbaru, terutama perekayasa, akan terus ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan dalam litbangyasa industri, khususnya untuk mendorong terjadinya diversifikasi dan peningkatan nilai tambah,” paparnya.
Misalnya kelapa sawit, komoditas ekspor utama bagi Provinsi Riau. Luas area perkebunan kelapa sawit di Riau sebesar 2,8 juta hektare atau 19,8 persen dari total perkebunan sawit di Indonesia. Potensi lahan ini, menghasilkan produksi CPO sebanyak 9 juta ton per tahun atau 24 persen dari total volume ekspor nasional.
“Dari peluang yang masih sangat terbuka tersebut, semakin menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional dengan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi produk turunan kelapa sawit,” tuturnya.
Saat ini, ada tiga jalur hilirisasi industri CPO yang potensial untuk terus dikembangkan. Pertama, hilirisasi oleopangan (oleofood complex), yang menghasilkan produk antara oleopangan (intermediate oleofood) dan produk jadi oleopangan (oleofood product) seperti minyak goreng sawit, margarin, vitamin A, vitamin E, shortening, ice cream, creamer, cocoa butter atau specialty-fat.
Kedua, hilirisasi oleokimia (oleochemical complex), menghasilkan produk-produk antara oleokimia, oleokimia dasar dan produk jadi seperti produk biosurfaktan (produk detergen, sabun, dan shampoo), biolubrikan (biopelumas) dan biomaterial (contohnya bioplastik). Dan yang terakhir, hilirisasi biofuel (biofuel complex), menghasilkan produk-produk antara biofuel sampai pada produk jadi biofuel seperti biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur dan lain-lain.
Di samping itu, BPPSI berperan memberikan pelayanan jasa teknis kepada pelaku industri dalam kaitannya dengan penilaian kesesuaian atau penerapan standardisasi industri. “Dengan adanya pelayanan pengujian, kalibrasi, inspeksi, dan konsultansi di BPPSI Pekanbaru, diharapkan akan cukup membantu industri di provinsi Riau dalam penerapan standardisasi industri,” tambahnya.
Lebih dari itu, balai ke-24 di bawah BPPI itu juga berperan memberikan dampak positif lainnya, terutama melalui kolaborasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait. “Kami memandang perlu menjalin sinergi dan kolaborasi dengan perguruan tinggi di provinsi Riau dalam aspek litbangyasa dan penerapan teknologi dan inovasi,” tegas Ngakan.
Menurutnya, kolaborasi semua pihak terkait akan menjadi kunci untuk pengembangan industri dan SDM industri ke depan, terutama dalam mengantisipasi era industri 4.0. “Kemenperin sebagai inisiator roadmap Making Indonesia 4.0, akan terus mengupayakan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait sehingga roadmap tersebut akan terimplementasikan dengan baik,” tandasnya.
